Page 125 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 125
2. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).
JASA KONSULTANSI KONTRUKSI DAN
PEKERJAAN KONTRUKSI
2.1. Permohonan Baru :
a. Permohonan diajukan oleh Badan Usaha.
b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari laman
OSS.
c. IUJK Belum berlaku efektif dari laman
OSS.
d. Melampirkan Sertifikat Badan Usaha
(SBU).
e. Rekaman sertifikat keahlian (SKA) dan/
atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari
penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
(PJT-BU) yang Telah dilegalisir oleh
Lembaga Jasa Kontruksi.
f. Menyerahkan rekaman Kartu Penanggung
Jawab Teknik Badan Usaha yang
dilengkapi surat peryataan pengikat diri
tenaga ahli
2.2. Permohonan Pergantian Data :
a. Nomor Induk Berusaha (NIB).
b. IUJK yang dimiliki.
c. Melampirkan Data pergantian alamat orang
perorangan. dan/atau
d. Melampirkan Data perubahan jenis
keahlian dan jenis keterampilan.
2.3. Permohonan Pencabutan :
a. Nomor Induk Berusaha (NIB).
b. IUJK yang dimiliki.
c. Melampirkan Data perpajakan berupa
rekaman keputusan penghapusan nomor
pokok wajib pajak atau surat keterangan
fiskal.
d. Surat penyataan telah memenuhi
kewajiban penyelesaian :
- pembayaran Perpajakan.
- Pembayaran utang.
- Penyelesaian pembayaran sanksi denda
administratif.
3. Sistem mekanisme 1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat
dan prosedur oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan
Pemenuhan komitmen Izin Lingkungan.
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di
alamat sicantikui.layanan.go.id untuk
mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen
serta melampirkan persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap
maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis
kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi
dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud
angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh
DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara
tertulis dan melakukan notifikasi melalui Aplikasi
SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi
teknis baik yang dapat disetujui maupun yang
ditolak.