Page 124 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

3. Pemenuhan Komitmen
a. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) dan
b. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

No Komponen Uraian
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2019 tentang
Pedoman Pelayanan Usaha Jasa Konstruksi
Nasional.

2. Persyaratan 1. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP).
JASA KONSULTANSI KONTRUKSI DAN
PEKERJAAN KONTRUKSI

1.1. Permohonan Baru :
a. Permohonan diajukan oleh Perorangan
Warga Negara Indonesia
b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari laman
OSS.
c. TDUP Belum berlaku efektif dari laman
OSS.
d. Untuk permohonan Jasa Konsultansi
Kontruksi melampirkan Sertifikat
kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 8.
(dikelompokan dalam jabatan ahli).
e. Untuk permohonan Jasa Pekerjaan
Konstruksi melampirkan Sertifikat
kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 5
(dikelompokan dalam jabatan teknisi atau
analis).
1.2. Permohonan Pergantian Data :
a. Nomor Induk Berusaha (NIB).
b. TDUP yang dimiliki.
c. Melampirkan Data pergantian alamat
orang perorangan. dan/atau
d. Melampirkan Data perubahan jenis
keahlian dan jenis keterampilan.
1.3. Permohonan Pencabutan :
a. Nomor Induk Berusaha (NIB).
b. TDUP yang dimiliki.
c. Melampirkan Data perpajakan berupa
rekaman keputusan penghapusan nomor
pokok wajib pajak atau surat keterangan
fiskal.
d. Surat penyataan telah memenuhi
kewajiban penyelesaian :
- pembayaran Perpajakan.
- Pembayaran utang.
- Penyelesaian pembayaran sanksi denda
administratif.