Page 127 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

d. Melalui kotak saran
e. Melalui surat yang ditujukan ke alamat Jl. KH.
Tb. Abdul Halim No. 03 Pandeglang 42213
f. Melalui petugas bagian pengaduan, saran dan
masukan DPMPTSP denga menggunakan
formulir yang telah disediakan.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan
dapat diselesaikan saat pengaduan diterima, maka
petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban
saat itu juga dengan sepengetahuan
atasan/pimpinan.
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut
akan diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara
lisan atau tertulis.

6. Terhadap pengaduan berdasarkan hasil rapat
koordinasi memerlukan tindaklanjut penertiban,
maka penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja.
11.
Jumlah pelaksana 4 (empat) Orang
12.
Jaminan pelayanan Sesuai dengan maklumat pelayanan

13. Jaminan keamanan 1. Surat Pemenuhan Komitmen di tanda tangan serta
dan keselamatan cap basah atau melalui tanda tangan elektronik
pelayanan sehinga dijamin keasliannya
2. Surat Pemenuhan Komitmen diberi tanda khusus
ber Kop Intansi DPMPTSP
3. Surat Pemenuhan Komitmen diberi QR Code.

14. Evaluasi kinerja Dilakukan melalui pengukuran penerapan 14
pelaksana komponen standar pelayanan yang dilakukan
sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (dalam bentuk
laporan secara berkala dan priodik, dilakukan
tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan
kinerja pelayanan

15. Pencabutan DPMPTSP melakukan pencabutan terhadap Perizinan
dan Non Perizinan yang diterbitkan apabila :
1. setelah dilakukan teguran atau peringatan, pelaku
usaha atau penanggung jawab kegiatan mematuhi
ketentuan yang tertuang dalam perizinan dan non
perizinan.
2. terjadi penyalahgunaan terhadap ketentuan yang
tertuang dalam perizinan dan non perizinan yang
telah ditetapkan
3. terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan komitmen
4. terjadi perubahan jenis kegiatan atau pemindahan
kepemilikan kegiatan usaha/pemilik kegiatan.
5. dikenakan penutupan dan/atau pembatalan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap.