Page 131 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

b. Melalui email di alamat
dpmptsp.pandeglang0@gmail.com
c. Melalui telepon/fax 0253 201030
d. Melalui kotak saran
e. Melalui surat yang ditujukan ke alamat Jl. KH. Tb.
Abdul Halim No. 03 Pandeglang 42213
f. Melalui petugas bagian pengaduan, saran dan
masukan DPMPTSP denga menggunakan formulir
yang telah disediakan.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan
dapat diselesaikan saat pengaduan diterima, maka
petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban
saat itu juga dengan sepengetahuan
atasan/pimpinan.

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap :
a. Pemeriksaan lapangan;
b. Rapat koordinasi
5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara
lisan atau tertulis.
6. Terhadap pengaduan berdasarkan hasil rapat
koordinasi memerlukan tindaklanjut penertiban,
maka penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja.

11. Jumlah pelaksana 4 (empat) Orang

12. Jaminan Sesuai dengan maklumat pelayanan
pelayanan

13. Jaminan 1. Sertifikat izin di tanda tangan serta cap basah atau
keamanan dan melalui tanda tangan elektronik sehinga dijamin
keselamatan keasliannya
pelayanan 2. Sertifikat izin diberi tanda khusus ber Kop Intansi
DPMPTSP
3. Sertifikat Izin diberi barcode

14. Evaluasi kinerja Dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen
pelaksana standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya
setiap 1 tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan
priodik, dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga
dan meningkatkan kinerja pelayanan

15. Pencabutan DPMPTSP melakukan pencabutan terhadap Perizinan
dan Non Perizinan yang diterbitkan apabila :

1. setelah dilakukan teguran atau peringatan, pelaku
usaha atau penanggung jawab kegiatan mematuhi
ketentuan yang tertuang dalam perizinan dan non
perizinan.
2. terjadi penyalahgunaan terhadap ketentuan yang
tertuang dalam perizinan dan non perizinan yang
telah ditetapkan
3. terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan komitmen
4. terjadi perubahan jenis kegiatan atau pemindahan
kepemilikan kegiatan usaha/pemilik kegiatan.

5. dikenakan penutupan dan/atau pembatalan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap.