Page 129 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 129

4. Izin Reklame


                     No        Komponen                                      Uraian
                     1.   Dasar Hukum             1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  tentang
                                                     Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara
                                                     Elektronik.
                                                  2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
                                                  3. Undang-undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang
                                                     Penataan Ruang.
                                                  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
                                                     Jalan.
                                                  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun
                                                     2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan
                                                     Bagian-Bagian Jalan.
                                                  6. Peraturan  Bupati  Pandeglang  Nomor  1  Tahun  2014
                                                     ttg  Penetapan  Nilai  Jual  Objek  Reklame  dan  Nilai
                                                     Strategis    Pemasangan      Reklame      Sebagai    Dasar
                                                     Perhitungan Pajak Reklame.

                     2.   Persyaratan             Izin Reklame Baru:

                                                  1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
                                                  2. Perjanjian  sewa/kontrak  tanah  untuk  lahan  yang
                                                     bukan milik sendiri.
                                                  3. Gambar  kontruksi  bangunan  /  perencanaan  gambar
                                                     konstruksi         bangunan         reklame         beserta
                                                     pengesahannya.
                                                  4. Surat Pernyataan Kelayakan Kontruksi Bangunan dan
                                                     kesanggupan/jaminan  penggantian  kerugian  yang
                                                     diakibatkan oleh Reklame.
                                                  5. Sketsa lokasi rencana titik reklame.
                                                  6. Foto lokasi titik reklame dari 3 sudut yang berbeda.
                                                  7. Izin  Mendirikan  Bangunan  yang  berlaku  efektif
                                                     Untuk         Bangunan          Permanen          (Khusus
                                                     billboard/videotron/megatron dan sejenisnya)
                                                  8. Surat  kuasa  khusus  bermaterai  cukup,  apabila
                                                     dikuasakan.
                                                  Izin Reklame Perpanjangan :

                                                  1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
                                                  2. Melampirkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Daerah
                                                      (NPWPD).
                                                  3. Dilakukan  Konfirmasi  Status  Wajib  Pajak  (KSWP)
                                                      Pajak  Reklame  melalui  Sistem  Informasi/Aplikasi
                                                      Badan  Pelayanan  Pajak  Daerah  (BP2D)  untuk
                                                      mendapatkan status valid.
                                                  4. Sketsa lokasi rencana titik reklame.
                                                  5. Foto lokasi titik reklame dari 3 sudut yang berbeda
                                                  6. Fc. Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku efektif
                                                  7. Surat  Pernyataan  Kelayakan  Kontruksi  Bangunan
                                                      dan  kesanggupan/jaminan  penggantian  kerugian
                                                      yang diakibatkan oleh Reklame.
                                                  8. Rekomendasi  kelayakan  konstruksi  dari  Dinas
                                                      Pekerjaan  Umum  dan  Penataaan  Ruang  (khusus
                                                      billboard, videotron, megatrondan/atau sejenisnya).
                                                  9. Izin Penyelenggaraan Reklame sebelumnya

                     3.   Sistem  mekanisme  1. Pemohon  mengakses  OSS  di  alamat  oss.go.id  untuk
                          dan prosedur               mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
                                                  2. Pemohon  mengakses  SICANTIK  CLOUD  di  alamat
                                                     sicantikui.layanan.go.id.
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134