Page 201 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

18. Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek

No Komponen Uraian
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan
Jalan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang
Layanan Perizinan Angkutan Secara Online
Pada Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat.
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektrinik Sektor Perhubungan di Bidang
Darat.
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018
tentang Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektrinik Sektor Perhubungan di
Bidang Darat.

2. Persyaratan a. Nomor Induk Berusaha (NIB).
b. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
c. Bukti Pembayaran Penghasilan Negara
Bukan Pajak (PNBP).

A. Izin Baru 1. Persyaratan Administrasi :
a. Surat Keterangan Domisili.
b. Surat pernyataan kesanggupan memiliki
dan/atau bekerjasama dengan pihak lain
yang mampu menyediakan fasilitas
pemeliharaan kendaraan bermotor,
bermaterai dan ditanda tangani pimpinan
perusahaan.
c. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan
atau anggota koperasi dengan perusahaan
angkutan umum yang berbentuk badan
hukum koperasi.
d. Surat persetujuan penyelenggaraan
angkutan orang tidak dalam trayek.
e. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK).
f. Salinan SRUT (untuk kendaraan baru).