Page 203 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 203

2. Surat  dari  Kepolisian  Negara  Republik
                                                               Indonesia  untuk  dokumen  yang  hilang  dan
                                                               bukti pengumuman terhadap dokumen yang
                                                               hilang  di  media  massa  (untuk  izin  yang
                                                               hilang).

                                                            3. Melampirkan  buku  dokumen  yang  rusak
                                                               (untuk izin yang rusak).

                           E. Perubahan         Identitas  1. Salinan         surat       keputusan          izin
                              Perusahaan.                      penyelenggaraan      angkutan      orang    tidak
                                                               dalam trayek.
                                                            2. Akta  perubahan  badan  hukum  yang  telah
                                                               mendapatkan       pengesahan      dari   Menteri
                                                               Hukum dan HAM.
                                                            3. Surat keterangan domisili
                                                            4. Surat  pernyataan  kesanggupan  memenuhi
                                                               kewajiban       sebagai       pemegang        izin
                                                               penyelenggaraan angkutan
                                                            5. Salinan STNK.
                                                            6. Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku.
                                                            7. Foto kendaraan yang akan diberi izin.

                           F. Penggantian/Peremajaan  1. Salinan              surat        keputusan         izin
                              Kendaraan.                        penyelenggaraan      angkutan     orang    tidak
                                                                dalam trayek.
                                                            2. Salinan STNK yang masih berlaku.
                                                            3. Salinan  bukti  lulus  uji  yang  masih  berlaku
                                                                (untuk kendaraan yang bukan baru).
                                                            4. Salinan SRUT (untuk kendaraan baru).

                                                            5. Foto Kendaraan yang akan diberi izin.

                      3.   Sistem,    Mekanisme      dan  1.    Pemohon  mengakses  laman  OSS  di  alamat
                           Prosedur                             oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk
                                                                Berusaha  (NIB)  dan  mengisi  pernyataan
                                                                Pemenuhan komitmen Izin Penyelenggaraan
                                                                Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

                                                            2.  Pemohon      Mengakses      laman     SICANTIK
                                                                CLOUD  di  alamat  sicantikui.layanan.go.id
                                                                untuk        mendaftarkan          permohonan
                                                                pemenuhan  komitmen  serta  melampirkan
                                                                persyaratan.
                                                            3.  Apabila  persyaratan  administrasi  telah
                                                                lengkap     maka      DPMPTSP       memproses
                                                                rekomendasi  teknis  kepada  Dinas  Teknis
                                                                terkait.
                                                            4.  Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan
                                                                lokasi  dan/atau  rapat  pembahasan  jika
                                                                diperlukan.

                                                            5.  Rapat        pembahasan           sebagaimana
                                                                dimaksud           angka         4        dapat
                                                                difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
                                                            6.  Dinas  Teknis  terkait  memberikan  jawaban
                                                                secara  tertulis  dan  melakukan  notifikasi
                                                                melalui  Aplikasi  SICANTIK  CLOUD  atas
                                                                pengajuan  rekomendasi  teknis  baik  yang
                                                                dapat disetujui maupun yang ditolak.
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208