Page 206 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 206

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana         Dilakukan  melalui  pengukuran  penerapan  15
                                                            komponen  standar  pelayanan  yang  dilakukan
                                                            sekurang-kurangnya  setiap  1  tahun  (dalam
                                                            bentuk  laporan  secara  berkala  dan  periodik,
                                                            dilakukan  tindakan  perbaikan  untuk  menjaga
                                                            dan meningkatkan kinerja pelayanan

                     15. Pencabutan                         DPMPTSP  melakukan  pencabutan  terhadap
                                                            Perizinan  dan  Non  Perizinan  yang  diterbitkan
                                                            apabila :
                                                            1. setelah  dilakukan  teguran  atau  peringatan,
                                                               pelaku  usaha  atau  penanggung  jawab
                                                               kegiatan  tidak  mematuhi  ketentuan  yang
                                                               tertuang dalam perizinan dan non perizinan.
                                                            2. terjadi  penyalahgunaan  terhadap  ketentuan
                                                               yang  tertuang  dalam  perizinan  dan  non
                                                               perizinan yang telah ditetapkan
                                                            3. terjadi  pelanggaran  terhadap  pemenuhan
                                                               komitmen perizinan berusaha.
                                                            4. terjadi  perubahan  jenis  kegiatan  atau
                                                               pemindahan          kepemilikan         kegiatan
                                                               usaha/pemilik kegiatan.
                                                            5. dikenakan penutupan dan/atau pembatalan
                                                               berdasarkan          ketentuan         peraturan
                                                               perundang-undangan  yang  berlaku  atau
                                                               putusan      pengadilan    yang     berkekuatan
                                                               hukum tetap.
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211