Page 202 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 202

g. Salinan  buku  lulus  uji  berkala  (untuk
                                                                  kendaraan bukan baru).
                                                               h. Foto Kendaraan yang akan diberi Izin.
                                                            2. Persyaratan Teknis  :

                                                               a. Memiliki  dan/atau  menguasai  tempat
                                                                   penyimpanan kendaraan yang memenuhi
                                                                   persyaratan      teknis     dan      mampu
                                                                   menampung  sesuai  jumlah  kendaraan
                                                                   yang  dimiliki  yang  dibuktikan  dengan
                                                                   surat  keterangan  dari  Pemeritah  Daerah
                                                                   setempat     yang    menyatakan      luasnya
                                                                   mampu  menyimpan  kendaraan  sesuai
                                                                   dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
                                                               b. Menyediakan        fasilitas    pemeliharaan
                                                                   kendaraan  (bengkel)  yang  dibuktikan
                                                                   dengan     dokumen      kepemilikan      atau
                                                                   kerjasama dengan pihak lain.
                                                               c. Kesesuaian         dengan       perencanaan
                                                                   kebutuhan      kenaraan      (kuota)    yang
                                                                   ditetapkan oleh dirjen hubdat.
                                                               d. Menyusun rencana bisnis (business plan)
                                                                   perusahaan      angkutan      umum      yang
                                                                   dituangkan dalam bentuk dokumen.

                                                               e. Menyiapkan dokumen sistem manajemen
                                                                   keselamatan  paling  lama  3  (tiga)  bulan
                                                                   sejak  izin  penyelenggaraan  angkutan
                                                                   orang diberikan.

                           B. Pembaruan             Masa  1. Salinan          surat       keputusan          izin
                              Berlaku Izin                     penyelenggaraan      angkutan      orang    tidak
                                                               dalam trayek.
                                                            2. Salinan STNK yang masih berlaku.
                                                            3. Salinan  bukti  lulus  uji  berkala  yang  masih
                                                               berlaku.
                                                            4. Laporan  pelayanan  angkutan  orang  dalam
                                                               trayek.
                                                            5. Dokumen sistem manajemen keselamatan.

                           C. Penambahan Kendaraan          1. Salinan        surat       keputusan          izin
                                                               penyelenggaraan      angkutan      orang    tidak
                                                               dalam trayek.
                                                            2. Laporan  pelayanan  angkutan  orang  dalam
                                                               trayek.
                                                            3. Surat  persetujuan  penambahan  kendaraan
                                                               angkutan orang tidak dalam trayek.
                                                            4. Salinan STNK.
                                                            5. Salinan SRUT (untuk kendaraan baru).
                                                            6.  Salinan  bukti  lulus  uji  berkala  kendaraan
                                                               (untuk kendaraan bukan baru).
                                                            7. Foto kendaraan yang akan diberi izin.

                           D. Penggantian      Dokumen  1. Salinan            surat       keputusan          izin
                              Hilang/Rusak                     penyelenggaraan      angkutan      orang    tidak
                                                               dalam trayek.
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207