Page 90 - KONSEP DASAR PKN -
P. 90
Satu pilar demokrasi Indonesia, yang menjadi khasnya demokrasi Indonesia dari
penjelasan di atas adalah “Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang
disebut “Teodemokrasi”. Dengan kata lain, demokrasi universal adalah demokrasi yang
praksis-empirisnya bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah
demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan hal tersebut, maka
kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan itu terikat oleh supremasi demokrasi
atau kedaulatan rakyat dan supremasi hukum atau konstitusi. Demokrasi dan konstitusi
merupakan sarana ideal dalam menjaga batas-batas kekuasa an agar tidak terlampaui
oleh suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang masuk kedalam kategori
penyalahgunaan kekuasaan, sehingga jelas bahwa ruang gerak kekuasaan itu tidak
bersifat absolut, melainkan sesuatu yang relatif karena terbatas pada tindakan atau
perbuatan pemerintahan yang secara tegas diatur dalam suatu instrumen hukum,
dimana hukumnya itu sendiri dihasilkan dari suatu mekanisme yang demokratis.
Dapat disimpulkan bahwa demokrasi konstitusi di Indonesia didasarkan pada
sepuluh pilar yang merujuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pilar-pilar
tersebut meliputi prinsip-prinsip yang mengutamakan Ketuhanan Yang Maha Esa,
penghormatan terhadap hak asasi manusia, kecerdasan dalam pengambilan keputusan,
kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, penerapan negara hukum,
independensi peradilan, kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat, serta keadilan
sosial. Keseluruhan pilar ini berfungsi untuk menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip
demokrasi yang adil dan beradab, serta mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral
dalam pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak hanya bertumpu
pada proses politik, tetapi juga pada integritas moral dan etika yang berlandaskan pada
Ketuhanan, menjadikannya sebagai teodemokrasi yang khas.
E. Demokrasi di Indonesia
Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem pemerintahan yang berpedoman pada
politik melalui proses permusyawaratan dan perwakilan yang berlandaskan ketuhanan
dan kemanusiaan, serta berkeadilan dan beradab. Penerapan demokrasi Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencegah
perpecahan yang dapat merugikan negara.
Tantangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia hadir sebagai pembelajaran yang
mendewasakan bagi perjalanan politik Indonesia. Konsekuensi logis Pancasila sebagai
BAB 4 DEMOKRASI | 86

