Page 88 - KONSEP DASAR PKN -

satupun pihak termasuk pemerintah yang berada diatas hukum, dan hak hak asasi

manusia dijamin secara hukum yang adil dan dijalankan secara konsisten. Prinsip
utama Negara hukum adalah supremasi hukum, yang berarti bahwa semua tindakan

pemerintah dan individu harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Tidak ada

satupun orang atau lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak, dan hukum harus
dipatuhi oleh seua pihak tanpa terkecuali. Hukum harus jelas tidak ambigu dan

dapat di prediksi hukum yang berlaku harus dirumuskan secara trtulis, diterapkan

dengan konsisten, dan diketahui oleh warga Negara sehingga mereka dapat
memahami hak dan kewajiban mereka.

8) Demokrasi dengan Peradilan yang Merdeka dan Tak Memihak

Dalam prinsip negara hukum, independensi peradilan merupakan unsur penting

untuk memastikan adanya peradilan yang adil dan tidak memihak. Tujuan dari
independensi ini meliputi dua hal utama: pertama, ketidakberpihakan, di mana

hakim dan pengadilan harus membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta

tanpa adanya pengaruh dari kepentingan pribadi (Fadillah, 2023). Demokrasi
dengan peradilan yang merdeka bermakna bahwa beroperasi secara independen

serta bebas dari pihak manapun manapun termasuk pemerintah, kelompok
kepentingan atau individu sehingga dapat memberikan peluang kepada semua pihak

untuk diperlakukan secara adil dan seimbang. Dalam demokrasi ini, peradilan

berfungsi sebagai penjaga keadilan yang objektif dan adil, memastikan bahwa
hukum diterapkan secara konsisten dan bahwa setiap individu diperlakukan setara.

Di Indonesia independensi peradilan diatur dalam pasal 24 undang undang 1945

yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan.

9) Demokrasi dengan Kemakmuran Negara dan Kesejahteraan Rakyat
Demokrasi yang mengutamakan kemakmuran Negara dan kesejahteraan rakyat

adalah sistem pemerintahan dimana kebijakan kebijakan ekonomi dan sosial

diarahkan untuk menciptakan untuk kesejahteraan bagi seluruh warga Negara. Arti
lainnya yaitu sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada pengembangan

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat
pada dasarnya berkaitan dengan tujuan dari sila kelima Pancasila, yang menekankan

BAB 4 DEMOKRASI | 84