Page 86 - KONSEP DASAR PKN -

seluruh komponen masyarakat bangsa dengan pengertiannya yang jelas, rakyat

sendiri turut terlibat langsung merumuskan substansinya, melaksanakannya,
menilai dan menguji keabsahannya. Kecerdasan untuk itu mencakup kecerdasan

ruhaniyah, naqliyah, aqliyah (otak logis-rasional), emosional (nafsiyah), kecerdasan

menimbang (judgment), kecerdasan membuat putusan dan memecahkan masalah
(decision making and problem solving), dan kecerdasan membahasakan serta

mengkomunikasikannya (Wibowo et al., 2024).

4) Demokrasi yang Mengutamakan Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang mencerminkan sebuah sistem
kekuasaan dalam suatu negara di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Kedaulatan rakyat berarti rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di sistem

pemerintahan dimana rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah
kebijakan dan kepemimpinan Negara melalui proses proses demokratis yang

diwujudkan melalui pemilihan umum ditandai dengan rakyat memiliki hak untuk

memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan
politik. Untuk mewujudkan demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat,

Negara harus membangun institusi yang memungkinkan partisipasi rakyat dalam
pengambilan keputusan, seperti parlemen yang representative, lembaga pemilihan

umum yang independen, dan mekanisme partisipasi publik lainnya.

5) Demokrasi yang Menetapkan Pembagian Kekuasaan

Demokrasi berkaitan erat dengan distribusi kekuasaan serta interaksi antara
lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan tersebut (Pangaribuan et al.,

2023). Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan Negara adalah sistem

pemerintahan dimana kekuasan Negara dibagi menjadi beberapa lembaga yang
saling independen dan mengawasi, agar tidak ada konsentrasi kekuasaan pada satu

pihak. Dalam sistem ini kekuasaan Negara dibagi menjadi tiga badan yang

bertanggung jawab yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pembagian kekuasaan
ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekuasaan dipegang oleh pribadi atau

individu dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara adil dan efektif.
Dalam demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan, konstitusi atau undang

BAB 4 DEMOKRASI | 82