Page 87 - KONSEP DASAR PKN -

undang dasar Negara secara jelas mendefinisikan batas batas kekuasaan setiap

lembaga.

6) Demokrasi yang Menjamin Otonomi Daerah

Pada era reformasi, pemerintah Indonesia memulai langkah signifikan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan desentralisasi. Otonomi

daerah menjadi salah satu alat utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi

regional dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah
dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik unik

daerah masing-masing (Bahasoan et al., 2024). Demokrasi yang menjamin otonomi
daerah adalah sistem pemerintahan dimana pemerintah pusat memberikan

wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan

daerah mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. hal ini
merupakan implementasi dari undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

pembentukan daerah otonom pada kabupaten kota dan provinsi, Dalam sistem ini

daerah memiliki kebesan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri
dalam berbagai bidang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

7) Demokrasi yang Menerapkan Konsep Negara Hukum

Negara dengan sistem demokrasi perlu menjaga keselarasan antara struktur

politik tingkat atas dan tingkat bawah. Hal ini dapat dicapai dengan adanya aturan-
aturan baku atau pedoman yang disepakati dan diterapkan secara bersama yang

tertuang dalam hokum-hukum yang berlaku (Ias Muhlashin, 2020). Demokrasi yang

menerapkan konsep Negara hukum adalah sistem pemerintahan dimana seluruh
tindakan pemerintah dan warga Negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, di

mana hukum digunakan sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan.

Indonesia merupakan Negara hukum tertulis dalam UUD 1945, khususnya dalam
pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara indoneia adalah Negara hukum”.

Hukum merupakan aturan tertinggi yang harus diikuti oleh semua orang

termasuk pemerintah. Hukum harus berdasarkan keinginan rakyat, aspirasi rakyat,
dan untuk rakyat. Setiap warga Negara harus mendapatkan dan mengikuti hukum

yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini berarti bahwa semua orang memiliki hak yang
sama untuk dilindungi dan diadili oleh hukum. Dalam Negara hukum tidak ada

BAB 4 DEMOKRASI | 83