Page 89 - KONSEP DASAR PKN -

prinsip keadilan sosial. Hal ini secara jelas diatur dalam pasal 27 dan 34 UUD 1945,

yang menggariskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam membangun
kesejahteraan masyarakat (Ummah, 2019) Dalam demokrasi ini pemerintah

memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya

Negara digunakan secara adil dan merata untuk meningkatkan kwalitas hidup
masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memajukan perekonomian secara

berkelanjutan. Untuk mewujudkan kemakmuran Negara dan kesejahteraan rakyat,

kebijakan publik harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak sosial dan
ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

10) Demokrasi yang Berkeadilan Sosial
Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial bagi seluruh

masyarakat di mana prinsip-prinip demokrasi dipadukan dengan upaya untuk
menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh warga Negara. Dalam

sistem ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua individu

memiliki kesempatan yang sam auntuk berkembang dan menikmati hasil
pembangunan, tanpa ada yang tertinggal atau diperlakukan tidak adil karna latar

belakang sosial, ekonomi, atau lainnya.
Keadilan sosial merupakan isu yang rumit karena melibatkan banyak aspek

kehidupan manusia. Karena manusia memiliki berbagai dimensi, upaya untuk

menciptakan masyarakat yang adil dan beradab memiliki tantangan dan
kompleksitas yang unik (Suliantoro & Runggandini, 2018). Dalam praktiknya

demokrasi berkeadilan sosial diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program

yang focus pada pemerataan hasil pembangunan, penghapusan diskriminasi yang
ditandai dengan kebijakan dan hukum yang melindungi hak hak semua warga

Negara, akses universal terhadap layanan publik (pendidikan, kesehatan, air bersih,

dan transportasi), adanya pemberdayaan kelompok kelompok masyarakat yang
rentan seperti orang miskin, minoritas, dan yang tinggal di daerah terpencil, serta

pemerintah menerapkan kebijakan yang memastikan redistribusi kekayaan agar

ketimpangan ekonomi tidak terlalu lebar melalui pajak progresif, program
kesejahteraan sosial, subsidi, dan layanan publik yang gratis atau terjangkau bagi

semua warga negara Indonesia.

BAB 4 DEMOKRASI | 85