Page 84 - KONSEP DASAR PKN -

Salah satu pilar demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan

yang maha esa, yang berarti bahwa sistem penyelenggaraan negara harus mengikuti
taat dan sesuai dengan nilai nilai dan kaidah yang berdasarkan ketuhanan yang

maha esa. Ketuhanan yang maha esa ialah yakin kepada tuhan Yang Maha Esa sesuai

dengan agama dan kepercayaan masing masing.
Maknanya adalah bahwa rujukan tertinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni

menegaskan nilai rohaniah dan kesediaan untuk taat kepadanya. Rujukan ini tidak

untuk mempraktekan sistem negara teokrasi, tetapi agar penyelenggaraan
pemerintahan ketatanegaraan RI haruslah taat asas, konsisten atau sesuai dengan

nilai nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu dipancarkan nilai - nilai
budi pekerti dan aturan perilaku yang dibangun secara kognitif, afektif, dan

psikomotor.

Pengertian lain demokrasi yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa
berarti bahwa sumber tertinggi dari semua nilai adalah Ketuhanan Yang Maha Esa

itu sendiri, yang menegaskan pentingnya nilainilai spiritual dan kesiapan untuk

mengikuti-Nya (Wibowo et al., 2024). Dengan demikian, demokrasi akan
mengandung unsur unsur substansial seperti sikap moral, etika, norma norma sosial

serta nilai nilai luhur bangsa. Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa dapat
dilihat dari keberagaman dan toleransi dimana adanya pengakuan terhadap

keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia, serta toleransi sebagai prinsip

dan demokrasi bangsa.

2) Demokrasi yang menjunjung HAM

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang telah
dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai anugrah dari Tuhan Yang

Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak asasi manusia yang

tidak diskriminatif memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama
tanpa memandang latar belakangnya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tahun

1999 tentang hak dan asasi manusia, hak dan asasi manusia adalah seperangkat hak

yang melekat pada hakikat dan keberadan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan

dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

BAB 4 DEMOKRASI | 80