Page 49 - Modul Sejarah Indonesia Kelas XII _KD 3.1 dan 4.1
P. 49

terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Asaat, Ir.Djuanda, dan

                          Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.
                           Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:
                            •  Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
                            •  Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
                            •  Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
                            •  Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
                            •  Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

                          Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kabinet Natsir mendapatkan tugas utama yaitu proses
                          integrasi Irian Barat. Akan tetapi, Kabinet Natsir kemudian mendapatkan kendala yaitu pada masa
                          kabinet ini terjadi banyak pemberontakan seperti: Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan
                          APRA, Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).
                           Kabinet Natsir memiliki keberhasilan dalam upaya perundingan antara Indonesia Belanda untuk
                          pertama  kalinya  mengenai  masalah  Irian  Barat.  Dalam  bidang  ekonomi  kabinet  ini
                          memperkenalkan sistem ekonomi Gerakan Benteng  yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi,
                          Sumitro  Djojohadikusumo.  Program  ini  bertujuan  untuk  mengubah  struktur  ekonomi  kolonial
                          menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia).





                       KABINET SUKIMAN (27 APRIL 1951 – 3 APRIL 1952)

                            Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk
                            Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur, namun gagal, sehingga ia mengembalikan mandatnya
                                                                           kepada  presiden  setelah  bertugas
                                                                           selama  28  hari  (28  Maret18  April
                                                                           1951).  Presiden  Soekarno  kemudian
                                                                                menunjukan     Sidik
                                                                           Djojosukatro dari PNI dan Soekiman
                                                                           Wijosandjojo  dari  Masyumi  sebagai
                                                                           formatur  dan  berhasil  membentuk
                                                                           kabinet koalisi Masyumi-PNI. Kabinet
                                                                           ini  terkenal  dengan  nama  Kabinet
                                                                           Soekiman-Soewirjo.
                                                                           Formasi Kabinet Sukiman.
                                                                            Kabinet  ini  mengutamakan  skala
                                                                           prioritas    terhadap peningkatan
                             keamanan  dan  ketentraman  negara.  RMS.  dan  lainnya.  Akan  tetapi  kabinet  ini  kemudian
                             mengalami sandungan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerja sama
                             dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat.

                                      Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah:
                                1.  Menjamin keamanan dan ketentraman
                                2.  Mengusahakan  kemakmuran  rakyat  dan  memperbaharui  hukum  agraria  agar  sesuai
                                   dengan kepentingan petani.
                                3.  Mempercepat persiapan pemilihan umum.
                                4.  Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke
                                   dalam wilayah RI secepatnya.
                                5.  Menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama,
                                   penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.






                                                                                                                    48
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54