Page 52 - Modul Sejarah Indonesia Kelas XII _KD 3.1 dan 4.1
P. 52
Sistem ekonomi Ali-baba diperuntukan menggalang kerjasama ekonomi antara pengusaha
pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikkan dengan
Baba.
Kabinet Ali ini juga sama seperti kabinet terdahulu mengalami permasalahan mengatasi
pemberontakan di daerah seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadinya
Peristiwa 27 Juni 1955, yaitu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-
AD memperburuk usaha peningkatan keamanan negara. Pada masa kabinet ini keadaan
ekonomi masih belum teratasi karena maraknya korupsi dan peningkatan inflasi.
Konflik PNI dan NU memperburuk koalisi partai pendukung Kabinet Ali yang mengakibatkan
NU menarik menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.
Keretakan partai pendukung mendorong Kabinet Ali Sastro I harus mengembalikan
mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.
KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 AGUSTUS 1955 – 3 MARET 1956)
Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap.
Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi.
Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:
1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan
Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan
mempercepat terbentuknya parlemen baru
3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat
5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
Kabinet Burhanuddin Harap ini mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam menjalankan
fungsinya, seperti:
Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota
DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante.
Membubarkan Uni Indonesia-Belanda
Menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat
Bersama dengan Polisi Militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat
korupsi
Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 menghasilkan 4 partai besar di Parlemen yaitu,
PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Pemilu itu diikuti oleh 27 dari 70 partai yang lolos seleksi. Selesai
pelaksanaan Pemilu maka Burhanuddin Harahap menyerahkan jabatannya kepada Prseiden
Sukarno
51