Page 52 - Modul Sejarah Indonesia Kelas XII _KD 3.1 dan 4.1
P. 52

Sistem ekonomi Ali-baba diperuntukan menggalang kerjasama ekonomi antara pengusaha
                              pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikkan dengan
                              Baba.
                                   Kabinet Ali ini juga sama seperti kabinet terdahulu mengalami permasalahan mengatasi
                              pemberontakan di daerah seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadinya
                              Peristiwa 27 Juni 1955, yaitu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-
                              AD  memperburuk  usaha  peningkatan  keamanan  negara.  Pada  masa  kabinet  ini  keadaan
                              ekonomi masih belum teratasi karena maraknya korupsi dan peningkatan inflasi.
                              Konflik PNI dan NU memperburuk koalisi partai pendukung Kabinet Ali yang mengakibatkan
                              NU menarik menteri-menterinya  pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.
                              Keretakan  partai  pendukung  mendorong  Kabinet  Ali  Sastro  I  harus  mengembalikan
                              mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.


                              KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 AGUSTUS 1955 – 3 MARET 1956)

                              Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap.
                              Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi.
                               Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:
                              1.   Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan
                                   Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
                              2.   Melaksanakan  pemilihan  umum  menurut  rencana  yang  sudah  ditetapkan  dan
                                   mempercepat terbentuknya parlemen baru
                              3.   Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
                              4.   Perjuangan pengembalian Irian Barat
                              5.   Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

                              Kabinet  Burhanuddin  Harap  ini  mencatatkan  sejumlah  keberhasilan  dalam  menjalankan
                              fungsinya, seperti:

                                Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota
                                 DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante.

                                Membubarkan Uni Indonesia-Belanda

                                Menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat

                                Bersama dengan Polisi Militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat
                                 korupsi
                                   Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 menghasilkan 4 partai besar di Parlemen yaitu,
                              PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Pemilu itu diikuti oleh 27 dari 70 partai yang lolos seleksi. Selesai
                              pelaksanaan Pemilu maka Burhanuddin Harahap menyerahkan jabatannya kepada Prseiden
                              Sukarno



















                                                                                                                    51
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57