Page 50 - Modul Sejarah Indonesia Kelas XII _KD 3.1 dan 4.1

Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar
Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran mengenai
pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia
berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).

MSA sendiri kemudian dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia
karena menerima MSA sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika. Tindakan
Kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang
bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia
ke dalam blok barat.
Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang
prograsif menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman
kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno.

Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

FORMASI KABINET WILOPO. FOTO: WIKIPEDIA

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah
bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana
Mentari Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI,
Masyumi, dan PSI.

Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:
Program dalam negeri:
Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan
DPRD
Meningkatkan kemakmuran rakyat,
Meningkatkan pendidikan rakyat, dan
Pemulihan stabilitas keamanan negara
Program luar negeri:
Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta
Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.
Dalam menjalankan tugasnya Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi, defisit kas
negara, dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan gerakan
sparatis yang progresif. Ketimpangan Jawa dan luar Jawa membuat terjadi gelombang
ketidakpuasan di daerah yang memperparah kondisi politik nasional.
Kabinet Wilopo juga harus menghadapi konflik 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI
sebagai alat sipil dan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri. Konflik semakin

49