Page 117 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 117

Juklak Pemeriksaan Kinerja                                                  Lampiran IV.2

                  Studi yang dilakukan oleh PVMBG juga menunjukkan bahwa erupsi gunung berapi telah menghancurkan
                  hidup jutaan manusia. Sebagai contoh, letusan Gunung Tambora yang menghilangkan lebih dari 92 ribu
                  jiwa dan Krakatau yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Erupsi Gunung Merapi juga menyebabkan
                  banyak kerusakan. Pada tahun 928, letusan gunung tersebut menghancurkan Kerajaan Mataram (salah satu
                  kerajaan Jawa terbesar), pada tahun 1930 menewaskan 1.369 jiwa, dan pada tahun 1972 menewaskan lebih
                  dari 3.000 jiwa. dst…
                                                          BAB III
                                                      PEMBAHASAN

                  1.  Upaya/Program/Kegiatan
                     Berdasarkan  hasil  studi  literatur,  terdapat  4  (empat)  aspek  penting  dalam  pengelolaan bencana,  yaitu
                     kegiatan prabencana, tanggap darurat, pascabencana, dan pengelolaan logistik dan peralatan.
                     …………………………………………………………………………………………...dst.
                     Dari  uraian  di  atas,  diketahui  bahwa  kegiatan  prabencana  merupakan  aspek  terpenting  dalam
                     pengelolaan bencana. Hal ini dikarenakan pada kegiatan prabencana, BNPP dan BPBD mempersiapkan
                     langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana dan/atau memitigasi dampak
                     dari bencana.
                     Kegiatan prabencana terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama yaitu:
                     a.  Kegiatan kesiapsiagaan bencana.
                        Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana memiliki arti bahwa tindakan yang cukup, segera, dan
                        tepat  diambil  pada  fase  tanggap  darurat.  BNPB/BPBD  harus  secara  teknis  dan  administratif
                        mengkoordinasikan hal ini melalui:
                        1)  penyiapan dan uji coba rencana kontinjensi;
                        2)  pengaturan, pemasangan, uji coba sistem peringatan dini (early warning system);
                        3)  penyiapan persediaan keperluan pokok;
                        4)  penyediaan pendidikan dan pelatihan terkait mekanisme tanggap darurat;
                        5)  penyiapan lokasi evakuasi;
                        6)  penyiapan data dan informasi, dan pemutakhiran prosedur tanggap darurat;
                        ………………………………………………………………………………………...dst.
                     b.  Kegiatan peringatan dini.
                        Kegiatan peringatan dini dimaksudkan untuk menyiapkan masyarakat agar mereka dapat mengambil
                        tindakan cepat dan akurat di saat-saat terakhir sebelum bencana datang. Keberhasilan peringatan dini
                        dapat mengurangi jumlah korban.
                        Pada  kegiatan  ini,  kementerian  atau  lembaga  terkait  (contohnya  BMKG)  mengamati  fenomena-
                        fenomena  awal  yang  memungkinkan  terjadinya  bencana.  Kemudian,  lembaga  tersebut
                        menyampaikan  data  yang  dimilikinya  kepada  BNPB/BPBD  sebagai  dasar  dalam  pengambilan
                        keputusan  untuk  memperingatkan  masyarakat  akan  segala  bencana  yang  mungkin  terjadi  dan
                        tindakan darurat apa yang harus dilakukan. Ketika peringatan dini dikeluarkan, pemerintah/media
                        massa  menginformasikan  ancaman,  tindakan  tanggap  darurat  yang  harus  diambil,  dan  lokasi
                        evakuasi yang aman.
                        ………………………………………………………………………………………...dst.

                     c.  Kegiatan mitigasi bencana.
                        Mitigasi  bencana  ditujukan  untuk  mengurangi  risiko  dan  dampak  bencana  bagi  masyarakat  yang
                        tinggal di daerah rawan bencana. BNPB, berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Kementerian
                        Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah telah mendorong peraturan zonasi berdasarkan rencana tata
                        ruang nasional.






               Direktorat Litbang                  Badan Pemeriksa Keuangan                            103
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122