Page 120 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Lampiran IV.2

Selain pada level Pemerintah Pusat, di dalam pengelolaan bencana juga melibatkan BPBD baik di level
Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Hubungan antara BNPB dengan BPBD adalah ……………………................................……dst
5. Gambaran Mengenai Peraturan-Peraturan Terkait
Peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dirumuskan antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan
Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
……………………………………………………………………………………….dst.

BAB IV

1. Area-area Potensial Pemeriksaan
Berdasarkan informasi yang telah diperoleh dapat ditentukan 3 (tiga) area potensial pemeriksaan yaitu:
a. Kesiapsiagaan bencana
………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………

b. Peringatan dini
………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………

c. Mitigasi bencana
………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………

2. Rancangan Tujuan dan Pertanyaan Pemeriksaan
Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan Erupsi Gunung
Berapi Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan
instansi lain yang terkait....................................(dst sesuai area-area potensial yang telah ditentukan)

3. Hipotesis Pemeriksaan Kinerja
Atas informasi yang diperoleh terkait kegiatan prabencana, Pemeriksa menyusun hipotesis atas empat
hal yaitu:
a. BNPP dan BPBD belum menyusun dan menyiapkan rencana kontijensi secara memadai.
b. BNPP dan BPBD belum menyediakan lokasi evakuasi yang memadai.
c. BNPP dan BPBD belum memberikan pelatihan dan penyuluhan atas pengelolaan dan mekanisme
tanggap darurat secara memadai.
d. BNPP dan BPBD belum menyediakan dukungan pengelolaan logistik dan peralatan yang memadai.

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 106