Page 118 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Lampiran IV.2

Kegiatan mitigasi bencana ini terutama diterapkan melalui penetapan kode pembangunan
infrastruktur. Lebih lanjut, BNPB dan BPBD telah memublikasikan peta bahaya yang
mengidentifikasi zona-zona yang secara geografis memiliki risiko tinggi terhadap bahaya. Namun
demikian, BNPB dan BPBD sering menemui kesulitan ketika masyarakat bersikeras menolak
direlokasi ke tempat yang lebih aman. Media juga memberitakan beberapa protes atas kebijakan
pemerintah yang berhubungan dengan tata ruang. Saat ini, pemerintah daerah mendesak masyarakat
yang tinggal di daerah rawan bencana untuk mempertimbangkan kearifan lokal. Artinya, mereka
tidak perlu direlokasi, tetapi mereka harus waspada atas fenomena yang mengawali bencana tertentu
dan pindah ke tempat yang lebih aman (tempat berlindung sementara) sebelum bencana datang.
………………………………………………………………………………………...dst.

Ketiga kegiatan di atas dapat dijadikan fokus pemeriksaan, namun berdasarkan pemahaman lebih lanjut dan
masukan dari beberapa pemangku kepentingan, Pemeriksa memutuskan untuk memilih kegiatan
kesiapsiagaan bencana (poin a) untuk diperdalam.
2. Permasalahan
Hasil pendalaman atas kegiatan kesiapsiagaan bencana, diketahui terdapat permasalahan signifikan yang
perlu mendapat perhatian BNPB dan BPBD, yaitu:
a. belum tersedianya rencana kontijensi yang memadai
BNPB dan BPBD telah memiliki rencana kontijensi, namun demikian masih terdapat beberapa
kelemahan pada rencana kontinjensi tersebut.
……………………………………………………………………………………...dst.

b. belum tersedianya lokasi evakuasi yang memadai
BNPB dan BPBD telah menyediakan tempat evakuasi bagi warga yang terpapar bencana, namun
dari data peta lokasi diketahui bahwa lokasi tersebut masih belum sesuai standar yang
dipersyaratkan.
……………………………………………………………………………………...dst.

c. peralatan evakuasi belum lengkap dan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan
Dari data peralatan evakuasi yang diperoleh dari BNPB dan BPBD diketahui bahwa kedua badan
tersebut belum memiliki peralatan yang memadai dan sesuai standar yang ditetapkan untuk kegiatan
penanggulangan bencana.
……………………………………………………………………………………...dst.

d. pelatihan dan penyuluhan atas pengelolaan dan mekanisme tanggap darurat belum memadai
Kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat terkait mekanisme tanggap darurat ketika
terjadi bencana dilaksanakan oleh BNPB dan BPBD untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang bagaimana menghadapi bencana yang akan terjadi. Berdasarkan data, diketahui
bahwa BNPB dan BPBD jarang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Data menunjukkan bahwa
sebelum terjadi erupsi Gunung Merapi tahun 2006 dan tahun 2010, BNPB dan BPBD DIY hanya
melakukan 3 (tiga) kali pelatihan dan penyuluhan pada tahun 2006 dan sebanyak 2 (dua) kali pada
tahun 2010 di daerah Turi, Yogyakarta.
………………………………………………………………………………………...dst.

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 104