Page 119 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Lampiran IV.2

e. Kegiatan penyiapan dan penyediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar belum memadai.
Sistem manajemen logistik dibutuhkan untuk menunjang perencanaan kebutuhan logistik,
manajemen persedian, dan manajemen distribusi, sehingga pelaksanaan penyiapan dan penyediaan
barang pasokan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dapat berjalan secara efektif dan
efisien. Hasil pengumpulan data dan informasi menunjukkan bahwa BNPB dan BPBD belum
memiliki sistem manajemen logistik yang dapat menunjang kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar
bagi para pengungsi.
…………………………………………………………………………………………...dst.
f. Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana dengan instansi lain belum
terlaksana dengan baik.
BNPB dan BPBD belum memiliki strategi dan SOP yang mengatur kegiatan koordinasi dan kerja
sama dengan beberapa instansi yang terlibat dalam proses tanggap darurat bencana.
………………………………………………………………………………………...dst.
g. ……………………………………………… ………………………………………..dst.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Entitas/Masalah yang Dirumuskan
BNPB dan BPBD telah menjadi garis terdepan dalam penerapan kegiatan kesiapsiagaan bencana, namun
demikian dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut BNPB dan BPBD masih terkendala dalam hal
pendanaan. Pendanaan terkait pengelolaan bencana baik yang berasal dari APBN maupun APBD masih
relatif kecil.
Disamping itu, BNPB memiliki alokasi anggaran yang relatif kecil untuk kegiatan prabencana,
dibanding alokasi anggaran untuk kegiatan tanggap darurat dan pascabencana. Sementara kegiatan-
kegiatan prabencana memegang peranan penting atas keberhasilan pengelolaan penanggulangan
bencana pada fase tanggap darurat. Artinya, ketika BNPB menyiapkan rencana kontinjensi yang tidak
akurat, hal ini akan meningkatkan jumlah korban bencana atau infrastruktur yang rusak.
…………………………………………………………………………………………….dst.
4. Key Player
Dalam pengelolaan bencana terdapat beberapa pihak yang terkait. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB menjadi titik fokus instansi pemerintah pusat
dan beroperasi pada tingkat nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8
Tahun 2008 tentang BNPB, BNPB merupakan lembaga negara nondepartemen yang bertanggung jawab
kepada Presiden. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPB memiliki 4 (empat) deputi dengan
fokus fungsi pada kegiatan prabencana, tanggap darurat, pascabencana, dan pengelolaan logistik dan
peralatan. Untuk mengawasi fungsi-fungsi tersebut, BNPB memiliki seorang Inspektur. Sementara
untuk mendukung kegiatan organisasi secara internal, BNPB memiliki seorang Sekretaris. Struktur
organisasi inti dari BNPB dinyatakan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Inti BNPB

Kepala BNPB

Inspektur Utama Sekretaris Utama

Deputi Bidang Deputi Bidang Deputi Bidang
Deputi Bidang Penanganan Rehabilitasi dan Logistik dan
Pencegahan
Darurat Konstruksi Peralatan

…………………………………………………………………………………………….….dst.

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 105