Page 12 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab I

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

01 Amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Latar belakang
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa penyusunan
Keuangan (BPK) mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan atas Juklak
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu kewenangan BPK Pemeriksaan
adalah melaksanakan pemeriksaan kinerja. Untuk memastikan pelaksanaan Kinerja
pemeriksaaan kinerja yang berkualitas, kredibel, dan profesional diperlukan
suatu standar dan pedoman yang menjadi acuan bagi Pemeriksa. Oleh karena itu
BPK perlu menyusun standar dan pedoman pemeriksaan kinerja yang mengacu
kepada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan standar
internasional yang berlaku saat ini.

02 BPK telah menyusun dan menetapkan Juklak Pemeriksaan Kinerja sesuai
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja. Penyusunan petunjuk pelaksanaan
(juklak) telah mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1
Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Keputusan
Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008 tentang Panduan
Manajemen Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Namun seiring dengan
berlakunya juklak tersebut, terjadi perkembangan metodologi pemeriksaan
kinerja yang berlaku di dunia internasional. BPK juga telah menyempurnakan
SPKN dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pedoman Manajemen
Pemeriksaan (PMP) dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, serta menerbitkan Pedoman Manajemen Penunjang
Pemeriksaan (PMPP) dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
5/K/I-XIII.2/5/2016 tentang Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh karena itu, penyempurnaan Juklak
Pemeriksaan Kinerja perlu dilakukan supaya selaras dengan standar dan
pedoman tersebut. Penyempurnaan dilakukan terutama untuk mengakomodasi
beberapa hal penting yang belum diatur pada Juklak Pemeriksaan Kinerja yang
diterbitkan sebelumnya, antara lain terkait konsep risiko pemeriksaan kinerja di
setiap tahap pemeriksaan, perancangan desain pemeriksaan yang efektif, dan
perangkat yang dapat membantu Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan.

03 Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut serta berdasarkan hasil Alasan perlunya
pemantauan dan evaluasi atas penerapan juklak dan Petunjuk Teknis (Juknis) penyempurnaan
Pemeriksaan Kinerja yang sudah ada, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas atas Juklak
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2011 tentang Pemeriksaan
Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja. Kinerja

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 1