Page 16 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi
P. 16

Juklak Pemeriksaan Kinerja                                                    Bab II

                                                              BAB II
                                         KONSEP PEMERIKSAAN KINERJA


                        A.  Pendahuluan

                        01   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan   Pemeriksaan
                             Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  menjelaskan  bahwa  terdapat  3 (tiga)  jenis   sektor publik
                             pemeriksaan  yaitu  pemeriksaan  keuangan,  pemeriksaan  kinerja,  dan
                             Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). SPKN menyatakan PDTT dapat
                             berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.

                        02   Dalam pemeriksaan keuangan negara terdapat 2 (dua) jenis perikatan yaitu:   Jenis perikatan
                             1.  Perikatan atestasi, entitas terperiksa sebagai pihak yang bertanggung jawab   pemeriksaan
                                untuk  menilai  hal  pokok  (subject  matter)  terhadap  kriteria  dan   keuangan
                                menyajikannya  dalam  informasi  hal  pokok  (subject  matter  information).   negara
                                Kemudian Pemeriksa mengumpulkan bukti pemeriksaan untuk memberikan
                                dasar yang  memadai  dalam  menyatakan kesimpulan  (opini) atas  informasi
                                hal pokok tersebut.
                             2.  Perikatan  direct  reporting,  Pemeriksa  menentukan  hal  pokok  dan  kriteria
                                dengan mempertimbangkan risiko dan materialitas. Pemeriksa menguji atau
                                mengevaluasi  hal pokok untuk  menilai  sejauh  mana  kesesuaian  hal pokok
                                tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil pengukuran hal pokok
                                terhadap  kriteria  selanjutnya  disajikan  dalam  laporan  pemeriksaan  dalam
                                bentuk temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
                             Pemeriksaan  keuangan  merupakan  perikatan  atestasi,  karena  didasarkan  pada
                             informasi  keuangan  yang  disajikan  oleh  pihak  yang  bertanggung  jawab.
                             Pemeriksaan kinerja di BPK saat ini merupakan pemeriksaan dengan perikatan
                             direct  reporting.  Dengan  demikian,  Pemeriksa  sendiri  yang  menentukan  hal
                             pokok/objek  pemeriksaan  dan  kriteria  pemeriksaan  yang  digunakan,  sehingga
                             Pemeriksa perlu memahami dan mengelola risiko pemeriksaan yang muncul.

                        03   Perbedaan  antara  pemeriksaan  keuangan,  pemeriksaan  kinerja,  dan  PDTT   Perbedaan
                             terletak  pada  tujuan  dan  hasil  pemeriksaan.  Penjelasan  untuk  kedua  aspek   pemeriksaan
                             perbedaan tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 1.                       keuangan,
                               Tabel 1. Perbedaan Hasil dan Tujuan dalam Pemeriksaan Keuangan,      pemeriksaan
                                               Pemeriksaan Kinerja, dan PDTT                        kinerja, dan
                                                                                                        PDTT
                                 Jenis
                              Pemeriksaan                Tujuan                     Hasil
                              Keuangan      Memperoleh   keyakinan   memadai  Opini  atas  laporan
                                            sehingga    Pemeriksa     mampu  keuangan
                                            memberikan  opini  bahwa  laporan
                                            keuangan  menyajikan  secara  wajar,
                                            dalam  semua  hal  yang  material,  atas
                                            kesesuaian  dengan  standar  akuntansi,
                                            kecukupan  pengungkapan,  kepatuhan
                                            terhadap   peraturan   perundang-
                                            undangan,  dan  efektivitas  sistem
                                            pengendalian intern.

                        Direktorat Litbang                Badan Pemeriksa Keuangan                          5
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21