Page 13 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab I

B. Tujuan

04 Tujuan penyusunan Juklak Pemeriksaan Kinerja ini adalah untuk: Tujuan
a. meningkatkan kredibilitas, kualitas, dan profesionalisme pemeriksaan penyusunan
kinerja di BPK; Juklak
Pemeriksaan
b. memberikan keseragaman pemahaman atas metodologi pemeriksaan kinerja;
dan Kinerja
c. membantu Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja secara
efisien dan efektif, serta menjadi landasan bagi pertimbangan profesional
yang dilakukan Pemeriksa di seluruh tahapan pemeriksaan kinerja.

C. Lingkup

05 Juklak Pemeriksaan Kinerja ini meliputi tata cara pelaksanaan pemeriksaan Lingkup Juklak
kinerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan Pemeriksaan
tindak lanjut pemeriksaan kinerja. Juklak Pemeriksaan Kinerja ini merupakan Kinerja
perangkat lunak dalam rangka memenuhi SPKN. Apabila dibutuhkan penjelasan
lebih rinci atas informasi yang terdapat di dalam juklak maka akan
dikembangkan juknis, suplemen, dan panduan untuk mendukung Juklak
Pemeriksaan Kinerja ini.

D. Dasar Hukum

06 Penyusunan Juklak Pemeriksaan Kinerja ini dilakukan dengan dasar hukum Dasar hukum
sebagai berikut: penyusunan
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Juklak
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Pemeriksaan
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Kinerja
Indonesia Nomor 4400);

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
c. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara;

d. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan
Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan;
e. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
f. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang
Pedoman Manajemen Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
g. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5/K/I-XIII.2/5/2016 tentang
Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
dan

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 2