Page 131 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Lampiran IV.7

Lampiran IV.7 Format KKP Penentuan Area LAMPIRAN IV.7 : KEPUTUSAN BPK-RI
Kunci NOMOR : 10/K/I-XIII.2/10/2020

TANGGAL : 13 OKTOBER 2020

FORMAT KKP PENENTUAN AREA KUNCI

Pemeriksaan Kinerja atas ... No. Indeks :
[diisi program/kegiatan entitas yang diperiksa] Dibuat oleh :
Tahun Anggaran ... Di-review oleh :
[diisi dengan tahun pelaksanaan program/kegiatan Disetujui oleh :
BPK RI entitas yang diperiksa]

KERTAS KERJA PENENTUAN AREA KUNCI

Faktor Pemilihan Keputusan
Area
No. Potensial Risiko Dampak Total Urutan Dipilih/
Skor Prioritas
Manajemen Signifikansi Pemeriksaan Auditabilitas Tidak
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)
Deskripsi Skor Deskripsi Skor Deskripsi Skor Deskripsi Skor

Catatan:
1. Kolom (a) diisi dengan nomor area potensial.
2. Kolom (b) diisi dengan area potensial yang didapatkan dari hasil pelaksanaan langkah pemahaman hal
pokok/objek pemeriksaan dan identifikasi masalah.
3. Kolom (c), (d), (e), dan (f) diisi dengan deskripsi pertimbangan Pemeriksa dan skor 1 = rendah,
2 = sedang, 3 = tinggi.
4. Kolom (g) diisi dengan hasil penjumlahan skor pada kolom (c), (d), (e), dan (f).
5. Kolom (h) diisi dengan urutan prioritas dari area-area potensial yang akan dipilih sebagai objek
pemeriksaan berdasarkan total skor pada kolom (g).
6. Kolom (i) diisi dengan keputusan Pemeriksa untuk memilih atau tidak memilih suatu area potensial
sebagai area kunci.

* Pemeriksa diperbolehkan untuk tidak menggunakan skor dalam menentukan area kunci selama
Pemeriksa dapat mendeskripsikan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap faktor-faktor
pemilihan.

WAKIL KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA,

ttd. ttd.

AGUS JOKO PRAMONO AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 117