Page 133 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Lampiran IV.9

Lampiran IV.9 Format KKP Perubahan LAMPIRAN IV.9 : KEPUTUSAN BPK-RI
Perumusan Tujuan dan Lingkup Pemeriksaan NOMOR : 10/K/I-XIII.2/10/2020

TANGGAL : 13 OKTOBER 2020

FORMAT KKP PERUBAHAN PERUMUSAN TUJUAN
DAN LINGKUP PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Kinerja atas ... No. Indeks :
[diisi program/kegiatan entitas yang diperiksa] Dibuat oleh :
Tahun Anggaran ... Di-review oleh :
[diisi dengan tahun pelaksanaan program/kegiatan Disetujui oleh :
BPK RI entitas yang diperiksa]

KERTAS KERJA PERUBAHAN PERUMUSAN TUJUAN DAN LINGKUP PEMERIKSAAN

Lingkup
Alasan Tujuan Periode
Pemeriksaan Pemeriksaan Sasaran/Fokus Entitas/Unit Lokasi Anggaraan yang Reff
Pemeriksaan Terperiksa Pemeriksaan
Diperiksa
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)
Awal Awal Awal Awal Awal

Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
Alasan Alasan Alasan Alasan Alasan
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan

Catatan:
1. Kolom (a) diisi dengan alasan Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap objek
pemeriksaan/hal pokok dan apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Alasan
tersebut dapat berupa permasalahan utama dan/atau manfaat yang ingin dicapai dari pemeriksaan.
2. Kolom (b) diisi dengan tujuan awal, perubahan tujuan, dan alasan dari perubahan tujuan pemeriksaan.
3. Kolom (c) diisi dengan fokus/sasaran awal, perubahan fokus/sasaran, dan alasan perubahan.
4. Kolom (d) diisi dengan entitas/unit awal, perubahan entitas/unit, dan alasan perubahan.
5. Kolom (e) diisi dengan lokasi awal, perubahan lokasi, dan alasan perubahan.
6. Kolom (f) diisi dengan periode anggaran awal, perubahan periode anggaran, dan alasan perubahan.
7. Kolom (g) diisi dengan indeks KKP atas notula pembahasan perubahan perumusan tujuan dan lingkup
pemeriksaan.

WAKIL KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA,
ttd. ttd.

AGUS JOKO PRAMONO AGUNG FIRMAN SAMPURNA
Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 119