Page 135 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Lampiran IV.10

Catatan:
1. Kertas kerja ini sekaligus merupakan notula pengomunikasian kriteria antara Tim Pemeriksa dengan
manajemen entitas, sehingga format ini perlu ditandatangani oleh pejabat tertinggi manajemen entitas
yang pada saat itu menghadiri pertemuan komunikasi kriteria pemeriksaan dan pejabat fungsional
tertinggi dalam Tim Pemeriksa yang menghadiri pertemuan tersebut.
2. Apabila terjadi perubahan terhadap desain kriteria pemeriksaan, Pemeriksa perlu mengomunikasikan
kembali perubahan kriteria tersebut dan mendokumentasikan hasil pembahasan kriteria baru tersebut
dengan format ini.
3. Kolom (a) diisi dengan tanggal dilakukannya pembahasan kriteria.
4. Kolom (b) diisi dengan uraian nama pejabat entitas yang menghadiri pembahasan kriteria.
5. Kolom (c) diisi dengan uraian nama Tim Pemeriksa yang menghadiri pembahasan kriteria.
6. Kolom (d) diisi dengan lokasi pembahasan kriteria.
7. Kolom (e) diisi dengan formulasi pertanyaan pemeriksaan.
8. Kolom (f) diisi dengan formulasi subpertanyaan pemeriksaan yang merupakan penjabaran pertanyaan
pemeriksaan keseluruhan (level 1).
9. Kolom (g) diisi dengan formulasi sub subpertanyaan pemeriksaan yang merupakan penjabaran dari
subpertanyaan pemeriksaan (level 2).
10. Kolom (h) diisi dengan kriteria pemeriksaan.
11. Kolom (i) diisi dengan sumber yang menjadi rujukan kriteria pemeriksaan yang ditetapkan.
12. Kolom (j) diisi dengan hasil pembahasan dengan manajemen entitas. Pada kolom ini Pemeriksa
menuangkan argumen yang disampaikan oleh manajemen entitas terhadap kriteria yang akan
digunakan dalam pemeriksaan.

WAKIL KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA,
ttd. ttd.

AGUS JOKO PRAMONO AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 121