Page 19 - Bahan Ajar

E. Politik Bahasa Indonesia

Politik bahasa Indonesia adalah kebijakan nasional yang berisi perencanaan,
pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi

pemecahan seluruh masalah bahasa. Politik bahasa nasional adalah kebijakan di
bidang kebahasaan dan kesastraan secara nasional, yaitu kebijakan yang meliputi

bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan penggunaan bahasa asing. Dari tiga butir
Sumpah Pemuda 1928 menyatakan yang pertama ―Kami putra dan putri Indonesia

menjunjung bahasa persatoean, bahasa Indonesia‖. Kedua adalah Undang-undang

Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, yang menyatakan bahasa negara adalah bahasa
Indonesia.

Saat ini ada tiga kelompok bahasa yang digunakan dalam kehidupan

masyarakat di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.
Setiap bahasa tersebut digunakan sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing

sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun
2009, khususnya yang mengatur tentang bahasa tersebut jelas sekali dinyatakan fungsi

bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing masing-masing digunakan. Akan
tetapi, jauh sebelum undang undang itu disahkan, kebijakan tentang pengaturan ketiga

bahasa tersebut sudah dicetuskan dalam Seminar Politik Bahasa Nasional pada tahun

1975 dan disempurnakan lagi pada tahun tahun 1999. Pada seminar tersebut dibahas
sejumlah makalah yang berkaitan dengan pemakaian bahasa Indonesia, baik dari segi

pemakaiannya, peranannya, pengajarannya, maupun upaya pembinaan dan
pengembangannya.

13