Page 4 - PAJAK PENGHASILAN UMUM
P. 4
P E R P A J A K A N | 3
menggunakan keduanya tanpa tergantung pada penggunaan salah satunya. Sebagai contoh,
penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh merupakan penghasilan riil yang diterima
walaupun mungkin secara akrual belum menjadi hak Wajib Pajak.
3. Yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia menunjukkan cakupan geografis
asal penghasilan yang mencakup basis global (worldwide income) tanpa melihat letak sumber
penghasilan (untuk wajib pajak dalam negeri).
4. Dengan nama dan dalam bentuk apa pun menegaskan bahwa PPh menganut konsep
material, bukan formal. Ini berarti, ada atau tidak ada suatu penghasilan harus dilihat dari
substansinya, bukan sekadar pada nama.
5. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak
menunjukkan pada pemanfaatan penghasilan. Pintu keluar penghasilan secara umum
hanyalah terbatas pada tujuan konsumsi yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup maupun
untuk menambah kekayaan yang bisa diwujudkan dalam bentuk menabung atau investasi.
Dilihat dari sumber mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak,
penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:
1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas: gaji, honorarium,
tunjangan, dan lain-lain.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan: usaha jual beli, perdagangan, industri, dan lain-lain.
3. Penghasilan dari modal (harta gerak maupun tak gerak): bunga, dividen, royalti, sewa, dan
keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan.
4. Penghasilan lainnya: pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya.
Menurut UU PPh penghasilan terdiri atas penghasilan yang merupakan objek pajak dan
penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Pengenaan PPh atas penghasilan yang dikecualikan
dari objek pajak. Pengenaan PPh atas penghasilan yang dikenakan pajak dilakukan dengan dua cara,
yaitu:
1. Dikenakan PPh secara umum dengan menggunakan tarif umum (PPh Pasal 17) dengan
mekanisme penghitungan melalui penyampaian SPT Tahunan.
2. Dikenakan PPh yang bersifat final dengan tarif tertentu setiap kali penghasilan diterima atau
diperoleh dengan mekanisme pemotongan pajak oleh pihak lain maupun menyetorkan sendiri.
Dengan kata lain, UU PPh memperlakukan penghasilan dalam tiga kelompok, yaitu:
1. Penghasilan yang merupakan objek pajak umum/tidak final.
2.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final.