Page 9 - PAJAK PENGHASILAN UMUM
P. 9
P E R P A J A K A N | 8
tersebut, antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga,
tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan
untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Ketentuan saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif
Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya
melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut
dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu,
dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya
kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Saat mulai dan berakhirnya kewajiban
pajak subjektif tersebut ditentukan sebagai berikut.
a) Bagi orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, kewajiban pajak
subjektifnya dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia, sedangkan bagi
orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang
dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak
hari pertama orang pribadi tersebut berada di Indonesia atau berniat untuk
bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi
berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya. Pengertian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
harus dikaitkan dengan hal-hal yang nyata pada saat orang pribadi tersebut
meninggalkan Indonesia. Apabila pada saat ia meninggalkan Indonesia
terdapat bukti-bukti yang nyata mengenai niatnya untuk meninggalkan
Indonesia selama-lamanya maka pada saat itu ia tidak lagi menjadi Subjek
Pajak dalam negeri.
b) Bagi badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kewajiban
pajak subjektifnya dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi
bertempat kedudukan di Indonesia.
c) Bagi orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak