Page 5 - PAJAK PENGHASILAN UMUM
P. 5

P E R P A J A K A N  | 4


                   3.   Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.





               B. Subjek Pajak Penghasilan



                       Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan

               terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam
               suatu  Tahun  Pajak  sehingga  Subjek  Pajak  akan  dikenakan  Pajak  Penghasilan  apabila

               menerima  atau  memperoleh  penghasilan.  Subjek  Pajak  yang  menerima  atau  memperoleh
               penghasilan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia selanjutnya disebut “Wajib

               Pajak”.


                       Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menurut  ketentuan  peraturan
               perundang-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan.

               Termasuk di dalam pengertian Wajib Pajak adalah kewajiban pemungut pajak atau pemotong

               pajak tertentu.

                       Wajib Pajak dikenakan pajak atas Pajak Penghasilan yang diterima atau diperolehnya

               selama satu Tahun Pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian
               Tahun Pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam Tahun Pajak.

               Yang  dimaksud  Tahun  Pajak  adalah  jangka  waktu  satu  tahun  takwim  (1  Januari  sampai

               dengan  31  Desember),  kecuali  apabila  Wajib  Pajak  menggunakan  tahun  buku  yang  tidak
               sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua

               belas)  bulan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  bagian  Tahun  Pajak  adalah  bagian  dari

               jangka waktu satu Tahun Pajak.




               Yang Menjadi Subjek Pajak

                              Pengertian Subjek Pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia
                       meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan

                       bentuk usaha tetap, yaitu sebagai berikut.
                          a)  Orang Pribadi

                              Orang  pribadi  sebagai  Subjek  Pajak  dapat  bertempat  tinggal  atau  berada  di
                              Indonesia ataupun di luar Indonesia.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10