Page 101 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng
P. 101

12/20/2020        Wawancara Komisioner Komnas HAM Choirul Anam soal Berbagai lsu HAM di Era Jokowi - Wawancara - majalah.tempo.co
                     Presiden Jokowi periode kedua justru diwamai pelanggaran hak-hak sipil akibat
                     pembangunan infrastruktur. "Jokowi hams hati-hati agar tidak menjadi bagian
                     dari lingkaran perampasan kesejahteraan rakyat," kata Komisioner Komnas HAM

                     Mohammad Choirul Anam dalam wawancara khusus dengan Tempo, Senin, 7
                     Desember lalu.


                     Anam, 43 tahun, mengatakan pembangunan infrastruktur di era Jokowi telah
                     memicu banyak konflik tanah  Sepanjang 2014-2019, misalnya, lebih dari 30

                     persen kasus yang diadukan ke Komnas HAM adalah konflik agraria. Komisi
                     menerima 196 aduan kasus agraria sepanjang 2018-April   Selama masa
                     pandemi, konflik agraria menjadi salah satu persoalan yang paling banyak

                     dilaporkan ke Komnas HAM. Masalah makin pelik karena sebagian konflik
                     dipicu sejarah peralihan tanah yang bermasalah di era Orde Baru.


                     Selain menanggung sederet persoalan kontemporer itu, Jokowi mewarisi seabrek
                     pekerjaan rumah penuntasan kasus HAM berat masa   Setidaknya ada sebelas

                     kasus pelanggaran HAM berat yang belum dinaikkan statusnya ke penyidikan.
                     Bahkan kejaksaan telah dua kali mengembalikan berkas penyelidikan
                     tragedi Paniai di Papua. Padahal Jokowi telah mewanti-wanti Jaksa Agung agar

                     menuntaskan kasus yang terjadi pada periode pertama pemerintahannya itu.
                     "Jaksa Agung seperti meletakkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di dalam
                     peti," ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM tersebut.





                     Wajah penegakan hukum dan HAM era Jokowi tahun ini makin muram selepas
                     kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Intan Jaya,
                     Papua, September lalu. Anam, yang memimpin tim penyelidikan kasus itu, terjun

                     ke Hitadipa selama satu pekan untuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi.
                     Pada Senin, 16 November lalu, Komnas HAM menyerahkan laporan hasil
                     penyelidikan itu kepada Presiden Jokowi. Laporan yang sama sebelumnya

                     diserahkan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan
                     Keamanan Mahfud Md.


                     Anam menerima wartawan Tempo, Mahardika Satria Hadi, Abdul Manan,
                     dan Raymundus Rikang, dalam dua kesempatan, yaitu pada Selasa, 17 November,
                     dan Senin, 7 Desember lalu. Mantan pengacara keluarga aktivis

                     HAM Munir Said Thalib ini menjelaskan terancamnya hak-hak masyarakat akibat
                     program infrastruktur serta penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu yang

                     mandek. Ia menengarai ada upaya pemerintah menutup semua kasus pelanggaran
                     HAM berat masa lalu agar tidak jelas agenda keadilannya.








      read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Fwawancara%2F162132%2Fwawancara-komisioner-komn. . .  2/11
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106