Page 102 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng

12/20/2020 Wawancara Komisioner Komnas HAM Choirul Anam soal Berbagai lsu HAM di Era Jokowi - Wawancara - majalah.tempo.co
Di sejumlah daerah, proyek pembangunan infrastruktur terus menuai
konflik horizontal dengan masyarakat setempat. Bagaimana catatan Komnas
HAM?

Salah satu tantangan besar program infrastruktur Jokowi adalah jangan sampai

melupakan masa lalu soal tanah. Sebab, hampir semua program infrastruktur
berhubungan dengan tanah. Presiden dengan berbagai program infrastruktumya
harus hati-hati agar tidak menjadi bagian dari lingkaran perampasan kesejahteraan

rakyat. Jika Pak Jokowi bercita-cita menyejahterakan rakyat melalui infrastruktur,
ingatlah sejarah tanahnya. Itu menjadi kunci.

Apa persoalan utama dalam pelepasan tanah untuk proyek nasional di masa
lalu?

Selama era Orde Barn, urusan pelepasan tanah untuk proyek nasional mempunyai
berbagai masalah. Ada cerita warga yang dipaksa melepaskan tanahnya. Benar­

benar dirampas. Ada yang dibayar tapi sangat kecil.

Bagaimana seharusnya pelepasan tan ah dilakukan?

Tidak mungkin ada peralihan hak tanpa ada kesukarelaan. Misalnya Anda

memiliki tanah, bisa dilepaskan dengan jual-beli, hibah, atau waris. Jika ada unsur
pemaksaan, berarti ada rezim yang sedang berjalan. Makanya pendekatan soal

konflik tanah jangan semata-mata melihat dokumen tertulis. Hal itu bisa melukai
sejarah masa lalu pemilik tanah yang <lulu menghadapi rezim totaliter. Banyak
proyek nasional, terutama di Indonesia timur, yang seperti itu pada 1990, 1991,

dan 1993.

Seperti apa contohnya?

Kawasan Mandalika, misalnya, salah satu proyek besar yang <lulu asetnya disita

Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Itu tanahnya kosong karena pemiliknya
bangkrut, lalu disita dan dijadikan aset negara. Gara-gara berstatus aset negara,
lantas dijadikan proyek nasional. Muncul sengketa di sana. Ada badan usaha

milik negara yang tidak mau melepas, pemerintah menyatakan bahwa itu milik
negara, masyarakat juga mengklaim tanah itu milik mereka.

Bagaimana dengan proyek revitalisasi Danau Toba sebagai destinasi wisata
baru?

Kawasan Toba juga ada masa seperti itu. Masyarakat melepaskan tanahnya
kepada pemerintah untuk dibuat hutan. Setelah itu, tiba-tiba berubah menjadi

nonhutan yang akhimya dimiliki Perum Perhutani sampai sekarang. Makanya
masyarakatnya juga menuntut. Kami sedang menangani kasusnya.

read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Fwawancara%2F162132%2Fwawancara-komisioner-komn. . . 3/11