Page 105 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng

12/20/2020 Wawancara Komisioner Komnas HAM Choirul Anam soal Berbagai lsu HAM di Era Jokowi - Wawancara - majalah.tempo.co
Pendekatan itu boleh-boleh saja. Tapi salah satu yang paling penting dilakukan
adalah mendengarkan suara masyarakat. Di situlah pentingnya partisipasi.

Dalam catatan Komnas HAM, bagaimana pola dugaan pelanggaran HAM
dalam konteks pembangunan infrastruktur?

Penggunaan aparat tidak terlalu dominan. Biasanya aparat datang ketika terjadi
ketegangan dengan masyarakat. Yang paling dominan adalah tata kelola

pembebasan tanah. Itu menjadi cerminan. Partisipasi masyarakatnya rendah.
Partisipasi nanti turunannya pada negosiasi yang juga rendah. Biasanya proyek

jalan terns. Kalau ada benturan, baru dibawa ke pengadilan. Nantinya berujung
konsinyasi atau sengketa. Bayangkan kalau temyata yang disengketakan adalah
tanah-tanah yang dulunya dirampas pada era Orde Baru. Pasti masyarakatnya tak

punya data. Apalagi rezim pembuktian kepemilikan tanah tidak mengakui bukti­
bukti nondokumen.

Bagaimana mencari titik keseimbangan antara pembangunan dan HAM?

Dalam narasi HAM, pembangunan memang tidak bisa dielakkan. Makanya ada
istilah right to development yang intinya pada partisipasi, tidak ada diskriminasi,
dan perlindungan. Jadi pembangunan bukan cetak biru dari atas, lalu semuanya

harus ikut. Perspektifnya mesti hak atas pembangunan, bukan perspektif
pembangunan semata. Kita mengharapkan sentuhan Pak Jokowi untuk
memastikan semua orang bisa berkembang, bukan segelintir orang .

•••

Apa yang disampaikan Komnas HAM kepada Presiden saat menyerahkan
laporan basil penyelidikan kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani?

Kami meminta ada penegakan hukum. Kasus ini sangat penting ditangani serius

karena bisa membuka babak baru bagi Presiden untuk menyelesaikan berbagai
masalah Papua. Babak pertamanya, di kasus Paniai, Pak Jokowi tidak maksimal.
Padahal Presiden datang ke Jayapura dan bertemu dengan masyarakat Papua pada

2014. Tapi temyata kasusnya ndakjalan. Komnas HAM mengambil alih kasus itu,
ditangani dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Sayangnya, sampai kini tidak
terlihat komitmen politik Presiden untuk penegakan hukum dan HAM di Papua.

Bagaimana temuan Komnas HAM dalam kasus itu?

Kami meletakkan kematian Pendeta Yeremia tidak hanya pada momen ketika
malam hari ia didatangi pelaku, mengalami penyiksaan, dan penembakan sampai

meninggal. Tapi kami mengkonstruksi peristiwa dari 17 September, saat anggota
Tentara Nasional Indonesia, Sersan Kepala Sahlan, tewas, lalu ada operasi

penyisiran senjata. Karena senjata yang dicari tidak ditemukan, TNI
read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Fwawancara%2F162132%2Fwawancara-komisioner-komn. . . 6/11