Page 108 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng

12/20/2020 Wawancara Komisioner Komnas HAM Choirul Anam soal Berbagai lsu HAM di Era Jokowi - Wawancara - majalah.tempo.co
Mengapa Komnas HAM menyerahkan laporan basil penyelidikan kasus ini
kepada Presiden?

Untuk memastikan semua lini penegakan hukum berjalan baik karena kasus
Papua bukan kasus biasa. Apalagi korbannya tidak biasa dan perhatiannya juga

tidak biasa.

Apakah tidak cukup dengan menyerahkannya kepada Menteri Koordinator

Politik, Hukum, dan Keamanan?

Kalau ingin tone rekomendasinya kuat, ya Presiden. Harapannya, dengan Presiden
inilah ada perintah eksekutif, entah ke polisi, jaksa, Panglima TNI, menteri­
menteri lain, termasuk Menko Polhukam. Kami juga berharap ada perubahan,

bukan hanya penyelesaian kasusnya, tapi juga tata kelola keamanan.

Tragedi Paniai telah ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat sejak
2019. Bagaimana kelanjutan penanganannya sejauh ini?

Tidak ada perkembangan. Malah mundur. Surat dari Jaksa Agung, dalam konteks
pengalaman Komnas HAM untuk kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,
sangat politis. Isinya cuma satu kalimat dan substansinya rahasia. Kalau surat itu

dibaca oleh Presiden, saya yakin Presiden pasti marah. Surat itu bukan untuk
menyelesaikan masalah, tapi mengubur pelanggaran HAM berat.

(Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan kasus dugaan
pelanggaran hak asasi manusia berat Paniai kepada Komisi Nasional HAM untuk

kedua kalinya pada 20 Mei lalu.)

Jika sikap Jaksa Agung terhadap peristiwa Paniai yang relatif baru seperti
itu, bagaimana dengan nasib kasus-kasus pelanggaran HAM berat lain?

Jangankan kasus Papua yang berat begitu, untuk kasus yang tidak jauh dari Istana,
yaitu tragedi Semanggi I dan II, sikap Jaksa Agung seperti itu di Pengadilan Tata
Usaha Negara. Untungnya, PTUN memenangkan penggugat. Saya salah satu yang

ikut bersaksi. Kalau melihat persidangannya dan bukti-bukti yang diberikan
kepada persidangan, menurut saya, Jaksa Agung memang sedang melawan

perintah Presiden untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat.

(Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan keluarga korban

tragedi Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, 4
November lalu. Menurut majelis hakim, pernyataan Jaksa Agung bahwa tragedi
Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat merupakan perbuatan melawan

hukum.)

Peluang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Papua bagaimana?

read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Fwawancara%2F162132%2Fwawancara-komisioner-komn. . . 9/11