Page 109 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng
P. 109
12/20/2020 Wawancara Komisioner Komnas HAM Choirul Anam soal Berbagai lsu HAM di Era Jokowi - Wawancara - majalah.tempo.co
Kami kembali menyampaikan bahwa kasus Paniai adalah pelanggaran HAM berat
sesuai dengan pertemuan pada 2018. Waktu itu Komnas HAM bertemu dengan
Presiden untuk membahas pelanggaran HAM berat. Presiden di depan Jaksa
Agung menyatakan kasus Paniai harus diselesaikan, tapi temyata tidak berjalan.
Bagaimana komitmen Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus
pelanggaran HAM?
Sebenamya Presiden melemparkan sinyal yang sangat kuat pada 2018. Bahkan
dia meminta tiga dari sekian kasus diangkat ke pengadilan. Awalnya, Presiden
meminta dua kasus. Lalu kami minta ditambah satu lagi dari Indonesia barat.
Jangan hanya Papua, tapi juga Aceh. Tantangan paling berat Jokowi sebenamya
adalah kasus Paniai. Sebab, selain kasus itu terjadi di era kekuasaannya, Jokowi
berjanji langsung kepada masyarakat Papua di Jayapura pada 27 Desember 2014.
Tiga kasus itu apa saja?
Enggak disebutkan, tapi sampai sekarang enggak ada yang jalan.
Berarti semua kasus pelanggaran HAM berat berhenti di Jaksa Agung?
Memang. Seharusnya gentleman saja. Kalau kami dianggap tidak memenuhi
syarat, keluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Tapi, jika temuan kami
memang kuat, ya lanjutkan ke pengadilan atau delegasikan kewenangan kepada
kami. Ini Jaksa Agung seperti meletakkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di
dalam peti. Makin lama gemboknya makin ditambah terns.
Berapa total kasus pelanggaran HAM berat yang ditangani Komnas HAM?
Ada sebelas kasus. Saya sudah menyelesaikan (penyelidikan) kasus Paniai, dua
kasus di Aceh, dan pembunuhan dukun santet 1998-1999.
Apa kendala dalam penuntasan kasus Paniai?
Kejaksaan Agung mengatakan kami kurang bukti. Padahal kami mendapatkan
semua bukti dari tim Menko Polhukam yang menggali semua fakta terjadinya
kasus Paniai. Ada tiga Menko Polhukam yang menjabat saat itu, yaitu Tedjo Edhy
Purdijatno, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wiranto. Kami memeriksa dua orang di
antaranya.
Siapa saja?
Yang satu memberikan jawaban tertulis. Satu lagi datang ke Komnas HAM dan
mengatakan yang melakukan adalah si A. Orang dengan kapasitas mengambil
kebijakan ketika itu sudah mengatakan demikian, tapi kami dikatakan tidak punya
cukup bukti. Menurut saya, ini soal political will.
read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Fwawancara%2F162132%2Fwawancara-komisioner-kom... 10/11
