Page 47 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng
P. 47

12/20/2020      Proyek Pengembangan Pariwisata Danau Toba Dituding Merampas Tanah Masyarakat Adat - Laporan Khusus - majalah.tempo.co
                     Kaldera Toba Nomadic Escape di sebelah Desa Sigapiton. Badan Otorita juga
                     membangun penginapan berbentuk telur dinosaurus setinggi lima meter di sana
                     pada 2017. Pemerintah berencana mempermak Desa Sigapiton menjadi pusat

                     wisata modem di sekitar Danau Toba.



                     Namun warga desa menolak pembangunan fasilitas pariwisata tersebut sejak
                     2018. Penolakan ini dipicu ulah Badan Otorita yang menggusur makam leluhur
                     mereka. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang sudah menerbitkan hak

                     pengelolaan lahan (HPL) seluas 279 hektare kepada Badan Otorita. Masalahnya,
                     sebanyak 120 hektare lahan beririsan dengan lahan yang dikuasai marga
                     keturunan Raja Bius. Kawasan kebun warga desa dan makam para leluhur berada

                     di lahan berstatus HPL yang dikeluarkan BPN.


                     Sejumlah warga desa sempat menggugat HPL itu ke Pengadilan Tata U saha

                     Negara Medan. Mereka menganggap BPN lalai saat menerbitkan hak itu kepada
                     Badan Otorita. Ketika ditanyai soal ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Kabupaten
                     Toba Samosir Saut Simbolon menilai tak ada kekeliruan dalam penerbitan HPL

                     tersebut. "Dokumen yang menjadi alas HPL berasal dari Kementerian
                     Kehutanan," ucap Saut.



                     Pelaksana tugas Direktur Badan Otorita Pengelola Danau Toba, Reza Pahlevi, tak
                     banyak berkomentar soal gejolak di balik pembangunan kawasan wisata Danau
                     Toba tersebut. Menurut dia, pemanfaatan secara ilegal dan perusakan lahan milik

                     Badan Otorita merupakan tindakan yang melanggar hukum. Ia menyerahkan
                     penyelesaian laporan itu kepada kepolisian "Kita percayakan saja prosesnya
                     kepada aparat yang berwenang," tutur Reza.



                     RIKY   ARJUNA BAKKAR  (TOBA SAMOSIR)


                     Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia I Komnas HAM Badan
                     Pertanahan Nasional Infrastruktur Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara



























      read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Flaporan-khusus%2F162161 %2Fproyek-pengembangan-pa. . .  5/5
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52