Page 68 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng

12/20/2020 Di Balik Konflik Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Langkat dengan PTPN II - Laporan Khusus - majalah.tempo.co
pembangunan kebun tebu PTPN II. Bukan hanya rumah, ladang warga juga
tergusur. Padahal ladang itu biasanya mampu memberikan penghasilan hingga Rp
5 juta ketika musim panen tiba. Kini sumber pendapatan mereka menghilang.

Husni mengaku pemah diiming-imingi tanah seluas 8 hektare oleh perusahaan.

Syaratnya, ia harus menghentikan perlawanan. Tak hanya itu, utusan perusahaan
juga menemui sejumlah kepala kampung lain untuk menawarkan sepeda motor
dan upah menjaga lahan. "Lain waktu, saya pemah menerima ancaman akan
ditangkap aparat," tutumya.

Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia

Kolonel Sus Aidil mengaku tak mengetahui pengerahan personel tentara di area
konflik masyarakat adat Rakyat Penunggu dengan PTPN II. Kepala Dinas
Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Nefra Firdaus meminta

masalah pengerahan dan dugaan kekerasan aparat ditanyakan kepada pejabat
Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan. "Silakan ke Kapendam setempat," ujar
N efra. Sementara itu, sejumlah nomor telepon seluler milik Kepala Dinas

Penerangan Kodam Bukit Barisan Kolonel Zeni Djunaidi tak aktif saat dihubungi
hingga Jumat, 18 Desember lalu.

Corporate Secretary Holding Perkebunan Nusantara, yang membawahkan PTPN
II, Imelda Pohan, berjanji menanggapi konfirmasi secara tertulis, tapi tak kunjung
mengirimkan jawaban hingga Sabtu, 19 Desember lalu.

Pengacara PTPN II, Sastra, membantah kabar bahwa perusahaan dan aparat
melakukan kekerasan saat membersihkan lahan di Kampung Durian Selemak dan

Pertumbukan dalam jumpa pers di markas Kepolisian Resor Langkat pada 30
September lalu. Menurut dia, PTPN II hanya berusaha menjaga aset.

Warga Durian Selemak dan Pertumbukan telah melaporkan kasus penggusuran
dan dugaan kekerasan oleh aparat dan perusahaan ke Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia di Medan pada 13 Oktober lalu. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan

Damanik, yang menerima aduan masyarakat adat Rakyat Penunggu, meminta
aparat melindungi warga. Taufan juga berjanji Komnas HAM akan

menindaklanjuti laporan masyarakat Rakyat Penunggu.

Dua bulan setelah konflik di Durian Selemak pecah, Presiden J oko Widodo

mengundang sejumlah kelompok masyarakat sipil di sektor reforma agraria dalam
dua kali rapat di Istana Negara pada 23 November dan 3 Desember lalu.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, yang hadir

dalam dua pertemuan itu, menyebutkan Jokowi berjanji menyelesaikan konflik

read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Flaporan-khusus%2F162136%2Fdi-balik-konfl ik-masyaraka... 4/5