Page 76 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng
P. 76
12/20/2020 Nasib Penduduk di Sekitar Bandara lnternasional Y Kehilangan Lahan dan Pekerjaan - Laporan Khusus - majalah.temp ...
Muhdi, 60 tahun, warga Desa Sindutan, mengatakan banyak orang tua kesulitan
mendapatkan uang. Padahal <lulu penghasilan mereka cukup untuk memenuhi
kebutuhan bulanan. Bahkan, kata Muhdi, banyak penduduk dari wilayah lain
datang ke sana untuk menjadi buruh tani atau menyewa lahan. "Kami yang usia
sepuh pun masih bisa bertani, tapi sekarang tidak bisa lagi," ucapnya.
Koordinator Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Julian Duwi
Prasetia, menilai terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya
penduduk yang terkena dampak proyek bandara. Dia mencontohkan, mereka yang
memegang sertifikat lahan dan rumah pun tetap digusur. "Mereka kehilangan
tempat tinggal dan pekerjaan sebagai petani," kata Julian.
General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Intemasional Adisutjipto yang
sebelumnya merangkap pelaksana tugas General Manager Bandara Intemasional
Yogyakarta, Kolonel Penerbang Agus Pandu Pumama, membantah terjadi
pelanggaran hak asasi manusia. "Sudah ada mediasi dengan Komnas HAM dan
sudah selesai," ujamya pada Sabtu, 19 Desember lalu.
Pandu juga mengklaim sebagian penduduk yang terkena dampak telah diterima
sebagai pekerja. Syaratnya memang harus berusia di bawah 30 tahun. "Mereka
bekerja di bagian keamanan, pemeliharaan fasilitas, operasional, juga cleaning
service," katanya. Dia membenarkan mereka bekerja dalam status alih daya alias
outsourcing. Pandu menyatakan kewajiban membayar ganti rugi pun telah
dilaksanakan Angkasa Pura.
Juru bicara Pengadilan Negeri Wates, Edy Sameaputy, mengatakan, dari uang Rp
854 miliar yang dititipkan Angkasa Pura untuk ganti rugi penduduk yang terkena
dampak, kini tersisa Rp 9,129 miliar. Edy mengatakan ada 14 berkas pengambilan
ganti rugi yang belum diproses. Di antara mereka yang akhimya mengambil ganti
rugi adalah Tuginah dan Sofyan. "Kalau tidak terima ganti rugi, saya dan keluarga
tak bisa hidup," ujar Tuginah, yang harus membiayai sekolah empat anaknya.
Sedangkan Sofyan menyatakan hanya mengambil haknya yang telah dirampas.
"Sampai kapan pun saya tidak menerima lahan saya direbut."
Proyek Strategis Nasional Bandara Intemasional Yogyakarta Hak Asasi Manusia
read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Flaporan-khusus%2F162148%2Fnasib-penduduk-di-sekitar... 4/4