Page 81 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng

12/20/2020 Maju Mundur Mengakhiri lndustri dan Pertanian Tembakau di Indonesia - Ekonomi dan Bisnis - majalah.tempo.co
nya siapa?"' kata Nirwala, Direktur Teknik dan Fasilitas Cukai Kementerian
Keuangan, Rabu, 16 Desember lalu, di Jakarta.

Pemerintah memang mulai intens membahas peta jalan industri hasil tembakau
sejak awal 2020. Pembahasan berlanjut sepanjang tahun kendati pandemi

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) meledak. Hanya caranya yang berubah,
dari semula tatap muka menjadi rapat virtual alias daring. "Memang harus duduk
bersama dan ngobrol," ujar Nirwala.

Meski mengaku lelah berdebat, Nirwala mafhum akan sikap keras setiap

kementerian. Perbedaan posisi mereka tak lepas dari tarik-menarik pemangku
kepentingan di setiap sektor yang diwakili kementerian tersebut.

Kementerian Pertanian, misalnya, memang bertugas menjamin produksi
tembakau tidak anjlok sekaligus menjaga penghidupan petani. Kementerian

Perindustrian bertugas menjaga industri rokok tidak jeblok. Adapun Kementerian
Ketenagakerjaan bertugas menjaga ketersediaan lapangan kerj Tiga kepentingan

ini berhadapan dengan Kementerian Kesehatan, yang menginginkan angka
prevalensi perokok ditekan demi kesehatan masyarakat dan turunnya beban
keuangan pemerintah untuk membiayai perawatan penyakit akibat rokok.

Kementerian Keuangan, menurut Nirwala, berada di tengah-tengah dan
menjalankan peran ganda. Kementerian ini menerapkan tarif cukai hasil tembakau

-yang selalu naik saban tahun-untuk mengendalikan konsumsi rokok. Namun
Kementerian Keuangan juga menggunakan cukai tersebut sebagai pundi-pundi
penenmaan negara.

Gara-gara peran ganda itu, Kementerian Keuangan saban tahun ketiban apes:

didemo petani dan industri rokok yang berkeberatan cukai naik terns. Pada saat
yang sama, mereka juga ditekan kelompok antitembakau yang mendesak tarif
cukai naik setinggi-tingginya. "Tahun ini paling Sudah empat tahun

berturut-turut proses kenaikan cukai hasil tembakau harus sampai ke meja
presiden. (Padahal) seharusnya ini level menteri saja," ucap Nirwala.

Setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kebijakan cukai
hasil tembakau 2021 pada 10 Desember lalu, Nirwala mengaku plong. Tapi

kelegaan itu hanya berlaku sesaat. Perdebatan serupa pasti bakal berulang tahun
depan-dan tahun-tahun berikutnya-bila peta jalan industri tembakau tidak
kunjung rampung.

Anggota staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengklaim area
kebijakan tarif cukai hasil tembakau 2021 sebetulnya cukup Tidak hanya

read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Fekonomi-dan-bisnis%2F162151 %2Fmaju-mundur-mengak. . . 2/7