Page 82 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng
P. 82
12/20/2020 Maju Mundur Mengakhiri lndustri dan Pertanian Tembakau di Indonesia - Ekonomi dan Bisnis - majalah.tempo.co
berbicara tentang kenaikan tarif-yang rata-rata naik 12,5 persen-kebijakan
cukai tembakau tahun depan juga mengubah skema dana bagi hasil cuka hasil
tembakau (DBHCHT). Menurut Yustinus, skema yang barn bakal memperkuat
perlindungan petani tembakau dan buruh industri rokok.
Besaran dana bagi hasil untuk memperkuat petani dan buruh, misalnya, kini
dicantumkan eksplisit. Paling sedikit 50 persen DBHCHT yang diterima
pemerintah daerah penghasil tembakau hams digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan petani, buruh tani tembakau, dan buruh rokok. "Ini mungkin
pertama kalinya bauran kebijakannya terlihat jelas," tutur Yustinus .
•••
KETEGANGAN antara kubu industri rokok dan kubu pemerhati kesehatan publik
sebenamya memanas sejak sejumlah negara menyepakati Konvensi Kerangka
Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC). Berlaku sejak 2003, perjanjian
intemasional di bawah Badan Kesehatan Dunia (WHO) ini telah mengikat 188
negara per 2016. Kerangka kerja FCTC mewajibkan negara yang meratifikasinya
melaksanakan sejumlah hal, yakni melarang segala bentuk iklan rokok; melarang
pelabelan menyesatkan pada kemasan rokok seperti light, mild, dan rendah tar;
menyertakan peringatan bahaya rokok pada 30 persen kemasan rokok; membuat
kawasan tanpa rokok secara total; menaikkan secara bertahap pajak tembakau dan
cukai; serta melarang masuknya tembakau bebas bea.
Indonesia satu-satunya negara di Asia yang belum mengikuti dan meratifikasi
FCTC. Namun pemerintah telah mengadopsi sejumlah ketentuan dalam FCTC.
Adopsi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau
bagi Kesehatan.
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2018, jumlah perokok di Indonesia
mencapai 60 juta orang atau 22,7 persen dari populasi 264 juta jiwa. Sedangkan
angka prevalensi perokok anak mencapai 9, 1 persen. Rencana Pembangunan
Jangka Menengah 2020-2024 menargetkan tingkat prevalensi perokok anak (10-
18 tahun) turun menjadi 8,7 persen pada 2024.
Masalahnya, instrumen untuk mencapai target itulah yang masih bolong. Cara
yang selama ini dianggap paling efektif, yaitu kenaikan tarif cukai hasil
tembakau, rupanya tidak menjamin penurunan konsumsi rokok. Badan Kebijakan
Fiskal mencatat, kendati selama 2013-2018 cukai hasil tembakau selalu naik
hanya pada 2014 tidak naik-angka prevalensi perokok anak dan remaja tetap
meningkat, dari 7,2 persen pada 2013 menjadi 9,1 persen pada 2018.
read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Fekonomi-dan-bisnis%2F162151 %2Fmaju-mundur-mengak. . . 3/7
