Page 85 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng

12/20/2020 Maju Mundur Mengakhiri lndustri dan Pertanian Tembakau di Indonesia - Ekonomi dan Bisnis - majalah.tempo.co
Misalnya penyediaan bibit, pupuk, atau pelatihan. Mitigasi serupa termasuk untuk
menyiapkan buruh dan industri yang beralih dari tembakau. "Kami ingin
menyediakan paket solusi yang lengkap. Tidak hanya menyuruh orang pergi dari

produksi tembakau," kata Abdillah.

Kini studi Bappenas telah rampung. Pungkas sudah mengundang wakil lintas
kementerian untuk memeriksa kajian mereka. "Tinggal diputuskan. Mau dijadikan
dalam bentuk kebijakan seperti apa," ujar Pungkas pada Selasa, 15 Desember lalu.

Edy Sutopo, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar

Kementerian Perindustrian, mengaku belum terlibat banyak dalam rapat-rapat
pembahasan studi dan peta jalan industri hasil tembakau. Tapi Edy masih
membawa aspirasi yang sama dari sektor perindustrian. Menurut Edy, belum ada

aktivitas ekonomi lain yang mampu menggantikan industri hasil tembakau, baik
dalam kemampuan menyerap tenaga kerja maupun menyumbang penerimaan
cukai kepada negara.

Pada 2020, target penerimaan cukai sebesar Rp 172,2 triliun dan Rp 178,5 triliun

pada 2021. Porsinya 10 persen dari total penerimaan negara. Kontribusi tembakau
hanya kalah oleh pendapatan pajak badan non-minyak dan gas serta pajak
pertambahan nilai. "Saya masih berharap industri hasil tembakau ini diberi
kesempatan buat tumbuh," ucap Edy pada Jumat, 18 Desember lalu. "Yang

antitembakau, perlu berpikir panjang dan harus ikut mencari altematifkalau
industri ini dikerdilkan atau dimatikan."

Beban mencari solusi itu mau tak mau ada di Kementerian Koordinator
Perekonomian. Mereka harus mengkoordinasi kepentingan banyak kementerian

sekaligus mempertimbangkan kepentingan kesehatan. Masalahnya, isu kesehatan
berada di bawah koordinasi kementerian koordinator lain, yakni bidang
pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso

mengaku sudah tahu keberadaan studi Bappenas tadi. "Kajian Bappenas tersebut
menjadi bagian dari diskusi untuk penyusunan peta jalan industri hasil tembakau
yang komprehensif," tutur Susiwijono lewat jawaban tertulis, Jumat, 18 Desember

lalu.

Berbentuk peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden, Susiwijono
melanjutkan, peta jalan nantinya mencantumkan program jangka menengah dan
panjang. Dia juga mengatakan peta jalan tersebut akan mencantumkan kebijakan

dan program yang jelas. "Sehingga bisa dijadikan pedoman dan referensi utama
bagi pelaku usaha dan juga pemerintah," katanya. Sayangnya, Susiwijono tak
menyebutkan target waktu penyelesaian kebijakan itu. Padahal justru itu yang

paling ditunggu.
read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Fekonomi-dan-bisnis%2F162151 %2Fmaju-mundur-mengak. . . 6/7