Page 15 - MODUL Membangun Integritas Sikap AnKor

MEMBANGUN INTEGRITAS SIKAP ANTI KORUPSI

6. Rendahnya kepercayaan publik
A. Penerapan hukum terhadap korupsi yang kurang mendorong, tidak efektif, dan ambigu
B. tidak punya struktur organisasi yang memadai
C. Kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi
D. Semua staf dan pimpinan memiliki standar integritas yang tinggi.

7. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes)
sehingga penanganannya pun harus dengan cara-cara luar biasa. Manakah di antara langkah-
langkah berikut yang paling tepat untuk menimbulkan efek jera?
A. Hukuman koruptor hanya memperhitungkan besaran uang yang dikorupsi oleh terdakwa
saja
B. Menambah hukuman koruptor berupa denda, uang pengganti, dan ongkos perkara
C. Hukuman koruptor jangan mempertimbangkan akibat kerusakan sosial, ekonomi, maupun
lingkungan
D. Penerapan sanksi biaya sosial korupsi bagi koruptor.

8. Anda merupakan seorang pegawai negeri yang ditugaskan melakukan audit di suatu daerah.
Suatu ketika Anda mengetahui bahwa biaya penginapan Anda telah dibayarkan oleh orang
yang Anda audit. Sikap yang paling tepat Anda lakukan adalah....
A. Menerima pembayaran tersebut karena tidak ingin mengecewakan pemberi
B. Tidak menolak pembayaran tersebut mengingat dalam praktiknya, semua orang di
lingkungan instansinya tidak menolak pembayaran penginapan oleh audit
C. Menolak pembayaran tersebut namun tidak mengingatkan/menegur rekan kerjanya yang
menerima
D. Menolak pembayaran tersebut dan mengingatkan/menegur rekan kerjanya yang
menerima.

9. Apa yang dimaksud dengan Semangat perlawanan korupsi?
A. Menjiwai berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi.
B. Keinginan untuk mengetahui modus korupsi
C. Menyadari dampak dan bahaya korupsi
D. Memahami isi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

10. Berikut ini pernyataan yang benar tentang Indeks yang digunakan dalam konteks korupsi di
Indonesia, KECUALI
A. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator yang mengukur tingkat
permisivitas masyarakat terhadap perilaku koruptif. Indikator ini mencakup pendapat
terkait kebiasaan atau perilaku tertentu di masyarakat, serta pengalaman ketika
berhubungan dengan layanan publik.
B. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK merupakan sebuah skor yang menggambarkan persepsi
atau anggapan masyarakat suatu negara dari 180 negara mengenai korupsi di negaranya
yang terjadi pada jabatan publik dan politik.
C. Survei Penilaian Integritas (SPI) memetakan risiko korupsi dan tingkat integritas, serta
mengukur capaian upaya pencegahan korupsi di kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah. Dimensi Pengukuran survei penilaian integritas adalah budaya organisasi,
pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, dan sistem antikorupsi

Membangun integritas sikap anti korupsi-Materi 1,2,3 13