Page 10 - MODUL Membangun Integritas Sikap AnKor

MEMBANGUN INTEGRITAS SIKAP ANTI KORUPSI

menyebutkan bahwa sebagian besar pemberian tersebut dilakukan sebagai ungkapan terima kasih
(47,21 persen), diikuti dengan alasan untuk mendapatkan perlindungan (17,52 persen),
membangun relasi (15,51 persen), dan karena rasa sungkan atau tidak enak (14,22 persen).
Sebagian besar pemberian suap atau gratifikasi berasal dari informasi petugas (42,07 persen),
sedangkan inisiatif pribadi (22,3 persen) dan tradisi/lumrah (16,65 persen) menjadi alasan lain yang
sering disebutkan oleh responden eksternal.

Rekomendasi SPI 2024 sebagai berikut.
• Memitigasi risiko korupsi
• Mendorong partisipasi publik dalam pencegahan korupsi
• Mengurangi penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa
• Mengurangi suap dan gratifikasi
• Mengurangi penyalahgunaan fasilitas dan anggaran kantor
• Mengurangi gratifikasi dalam promosi atau mutasi jabatan
• Memperkuat manajemen risiko
• Meningkatkan koordinasi antar lembaga
Hasil Survei Penilaian Integritas 2024 ini menggambarkan tantangan besar dalam memperbaiki
integritas di sektor pemerintahan. Meskipun ada kemajuan, angka yang masih tinggi menunjukkan
bahwa perbaikan harus terus dilakukan.
Penjelasan lengkap tentang SPI 2024 bisa diperoleh melalui: https://www.kpk.go.id/id/ruang-
informasi/pengumuman/pengumuman-lainnya/survei-penilaian-integritas-spi-2024-1

Apa itu Indeks Persepsi Korupsi (IPK)?
Transparency International adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang bertekad
untuk memerangi ketidakadilan yang disebabkan oleh korupsi. Salah satu publikasi tahunan yang
dikeluarkan oleh organisasi ini adalah hasil survey yang dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi
(IPK). Melansir laman Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, indeks persepsi korupsi atau IPK
merupakan sebuah skor yang menggambarkan persepsi atau anggapan masyarakat suatu negara
mengenai korupsi di negaranya yang terjadi pada jabatan publik dan politik. Survey tersebut
mengurutkan 180 negara di dunia berdasarkan tingkat persepsi atau anggapan masyarakat
mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. IPK menilai dan memberi peringkat
suatu negara/wilayah berdasarkan seberapa korup sektor publik suatu negara menurut para ahli dan
eksekutif bisnis. IPK merupakan indeks kumulatif, gabungan dari sedikitnya 3 hingga 13 survei
atau penilaian tentang korupsi yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga terkemuka. IPK
menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Oleh karena itu,
semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang
terjadi di negara tersebut. IPK adalah indikator korupsi yang paling banyak digunakan di seluruh
dunia.

Skor IPK Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Artinya, tidak selalu naik
maupun turun. Berikut data lebih jelasnya:
Tahun 2015: Skor IPK 36 dan berada di posisi 88 dari 166 negara
Tahun 2016: Skor IPK 37 dan berada di posisi 90 dari 176 negara
Tahun 2017: Skor IPK 37 dan berada di posisi 96 dari 180 negara
Tahun 2018: Skor IPK 38 dan berada di posisi 89 dari 180 negara

Membangun integritas sikap anti korupsi-Materi 1,2,3 8