Page 6 - MODUL Membangun Integritas Sikap AnKor

MEMBANGUN INTEGRITAS SIKAP ANTI KORUPSI

Jumlah wirausahawan sangat banyak
Wirausahawan adalah penopang perekonomian. Semakin banyak jumlah wirausahawan, maka
perekonomian sebuah negara akan semakin baik, semakin tertolong. Hampir di setiap kondisi krisis
ekonomi seperti yang terjadi di tahun 1998, UKM-IKM lah yang menjadi penopang ekonomi kita
hingga bertahan dari hempasan krisis tersebut, karena jumlahnya yang sangat banyak, hingga lebih
dari 95% dari total tenaga kerja kita bekerja di sektor UKM-IKM tersebut. Seandainya kita dapat
memanfaatkan 100 triliun saja dari uang APBN yang tidak dikorupsi, lalu kita bagikan sebagai
modal usaha sebesar 10 juta rupiah per paketnya, maka akan ada 10 juta orang yang menerima
bantuan modal untuk menjadi usahawan kecil di berbagai sektor, baik manufaktur, perdagangan,
jasa, kuliner, ataupun pertanian. Dan itu per tahun! Bayangkan, hanya dalam waktu 5 tahun, kita
dapat memberi subsidi kepada 50 juta orang wirausahawan kecil baru di berbagai sektor. Dengan
semakin banyaknya jumlah wirausahawan, maka jumlah pengangguran pasti akan habis, selain itu,
perekonomian kita tidak hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha besar, yang jumlahnya sedikit
namun memonopoli perekonomian kita.

Rakyat miskin tidak ditanggung negara, kemiskinan tidak ada

Kemiskinan berkurang
Fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara, bukankah begitu bunyi pasal 34 ayat
(1) UUD 1945? Namun dalam kenyataannya, negara masih sangat sulit untuk memelihara mereka.

Bagi masyarakat miskin, korupsi berakibat luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama,
secara langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya jasa berbagai
pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai
pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, secara tidak langsung terhadap orang
miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang
seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan
pembangunan. Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan.

Seandainya 750T yang dikorpusi itu benar, maka alangkah mudahnya jika pemerintah sekedar
ingin mensubsidi biaya listrik, gas, serta BBM, tentunya bagi rakyat menengah ke bawah.
Andaikan rakyat kecil diringankan biaya-biaya tersebut, maka perekonomian mereka pasti
menggeliat. Mereka dapat memanfaatkan sisa uang yang ada sebagai modal usaha, atau bertani,
atau untuk membayar keperluan lainnya, atau berbelanja di warung-warung tetangga, supermarket,
dsb, dimana dampaknya pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian negara, menuju Indonesia
yang makmur sejahtera.

Seandainya 750T itu diperuntukan bagi penyelesaian masalah kemiskinan maka yakin akan terasa
dampaknya. Makin berkurang kemiskinan dengan berbagai upaya pengentasan yang
memanfaatkan uang yang dikorupsi tadi. Syaratnya pastilah tidak boleh ada korupsi!.

Membangun integritas sikap anti korupsi-Materi 1,2,3 4