Page 9 - MODUL Membangun Integritas Sikap AnKor

MEMBANGUN INTEGRITAS SIKAP ANTI KORUPSI

Kegiatan Belajar

1.2

Survei Penilaian Integritas, Indeks Persepsi Korupsi,
dan Indeks Prilaku Anti Korupsi

Apa itu Survei Penilaian Integritas ?
Survei Penilaian Integritas (SPI) dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI setiap
tahun. Survei yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK ini
bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan tingkat integritas, serta mengukur capaian upaya
pencegahan korupsi di kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hasil dari survei akan menjadi
dasar menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi.

Penilaian didasarkan pada persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yang terdiri dari pegawai, pengguna layanan
atau mitra kerja sama, dan para ahli dari berbagai kalangan. Dimensi Pengukuran survei penilaian
integritas adalah budaya organisasi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, dan sistem
antikorupsi. Dimensi budaya organisasi menilai Informasi terkait institusi, keberadaan calo,
nepotisme tugas, prosedur layanan, dan kejadian suap/gratifikasi. Hasil survei adalah skala 1
hingga 100 yang menunjukkan level integritas instansi, semakin tinggi angkanya maka semakin
baik tingkat antikorupsinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, yang
menunjukkan bahwa skor Indeks Integritas Nasional berada pada angka 71,53 poin. Angka itu
mencerminkan bahwa situasi integritas di Indonesia masih rentan terhadap praktik korupsi, dengan
temuan utama survei mengungkapkan tingginya tingkat suap dan gratifikasi di
kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (PD). Temuan survei menunjukkan bahwa 90
persen kasus suap dan gratifikasi terjadi di kementerian/lembaga, sementara 97 persen terjadi di
pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten). Peningkatan angka ini bukan hanya
berdasarkan laporan eksternal, tetapi juga diakui oleh pegawai internal yang mengungkapkan
adanya peningkatan kejadian suap dan gratifikasi yang cukup tajam. Sebanyak 36 persen responden
internal yang disurvei mengaku pernah melihat atau mendengar pegawai menerima pemberian
dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas dari pengguna layanan dalam satu tahun terakhir. Angka
ini menunjukkan peningkatan 10 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Statistik dari survei itu menunjukkan bahwa 50,05 persen pengguna layanan mengaku memberikan
sesuatu kepada petugas tanpa kesepakatan (gratifikasi), sementara 49,95 persen memberikan
sesuatu dengan kesepakatan (suap/pungli). Temuan ini mengungkapkan betapa sulitnya
memisahkan antara gratifikasi yang seringkali diterima tanpa paksaan dan suap yang diberikan
dengan tujuan tertentu. Pemberian suap dan gratifikasi dalam bentuk uang masih mendominasi,
dengan persentase mencapai 69,70 persen. Selain itu, ditemukan pula pemberian dalam bentuk
barang (12,59 persen), fasilitas atau entertainment (7,68 persen), dan kategori lainnya (10,03
persen). Selain itu, responden eksternal yang mengungkapkan alasan pemberian suap/gratifikasi

Membangun integritas sikap anti korupsi-Materi 1,2,3 7