Page 15 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

KATA PENGANTAR

ndonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan tatanan
fundamental yang menjadikan masyarakat teratur dalam melakukan
aktivitasnya, lebih harmonis, dan lebih berkeadilan. Tujuan dari
hukum memberikan kepastian karena hukum itu mengikat dan
Imenciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama.
Untuk mewujudkan kepastian hukum maka diperlukan hukum
tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang secara filosofis,
sosiologis, yuridis, dan teknis mengatur secara langsung maupun tidak
langsung terhadap aktivitas yang ada dalam masyarakat. Peraturan
perundang-undangan di Indonesia khususnya undang-undang
dibentuk oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR dan Pemerintah
(Presiden).
DPR dan Pemerintah (Presiden) membentuk undang-undang
untuk menjadi pedoman, memberikan kepastian hukum dan ketertiban
serta mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia secara adil dan
berdaulat, sesuai dengan tujuan bernegara yang ditegaskan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Pada prosesnya, pembentukan undang-undang harus memenuhi
kaidah tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai
dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam penyusunan
undang-undang, DPR dan Pemerintah (Presiden) mengedepankan
asas good governance dengan melibatkan partisipasi masyarakat
dengan harapan undang-undang yang dibentuk memenuhi tujuan
pembentukan undang-undang yang memberikan kepastian dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam segala bidang.
Semoga buku ini dapat menjadi pegangan dan pencerahan bagi
segenap masyarakat Indonesia untuk memahami proses penyusunan
undang-undang.

xv
dpr.go.id