Page 16 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

SISTEM HUKUM DAN
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

PENDAHULUAN

esejahteraan masyarakat dan keadilan yang beradab
merupakan tujuan dari berbagai peradaban manusia.
Tujuan mulia tersebut semakin kuat untuk dipenuhi atas
dasar perasaan senasib dan sepenanggungan, kesamaan
K ras dan etnis, budaya, dan aspirasi. Berbagai faktor kondisi
yang demikian telah mendorong timbulnya perasaan berbangsa dan
keinginan kuat untuk mewujudkan negara berdaulat sebagai sarana
untuk mencapai masyarakat sejahtera dan berkeadilan.
Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat terdiri atas
masyarakat yang majemuk dari berbagai macam adat istiadat dan
suku bangsa. Kemajemukan tersebut menimbulkan budaya dan
tradisi yang beragam. Oleh karena itu, untuk mempersatukan berbagai
keberagaman tersebut diperlukan suatu instrumen yang dapat
mewadahi perbedaan kepentingan yang terjadi di Indonesia. Salah satu
instrumen yang digunakan untuk mewadahi kemajemukan tersebut
yaitu dengan pembentukan hukum yang berlandaskan Pancasila dan
Bhinneka Tunggal Ika.
Namun pada praktiknya terdapat norma hukum, adat, dan budaya
yang hidup di dalam masyarakat yang telah hadir secara turun temurun,
diakui, dan dijalankan. Negara perlu mengatur berbagai kegiatan
yang ada di tengah masyarakat melalui hukum secara tertulis untuk
mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan asas
equality before the law. Dalam pelaksanaannya, pembentukan hukum
sampai saat ini acap kali terjadi benturan kepentingan hingga kegiatan
yang tidak sinergis, bahkan bertentangan. Dalam hal ini, peran negara
melakukan pembentukan undang-undang yang pada hakekatnya
adalah proses legislasi untuk mewadahi dan mendukung upaya dan
usaha masyarakat dalam melakukan kegiatannya sehingga memberikan
nilai tambah terhadap kesejahteraan rakyat.
Setiap pembentukan undang-undang harus mampu memberikan
manfaat, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh
pemangku kepentingan. Pada sisi lain, undang-undang juga harus

xvii
dpr.go.id