Page 21 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Van de Poel dalam Winardi,mengartikan sistem sebagai: 3

“Sekumpulan elemen di antara mana terdapat adanya hubungan-
hubungan. Kerapkali dalam literatur dapat diketemukan kata-kata
tambahan ...Elemen-elemen mana ditujukan kearah pencapaian
sasaran-sasaran umum tertentu.”
“Een verzameling van elementen waartussen relaties bestaan.
Vaak treft men bovendien in de literatuur nog de volgende
toevoeging …elementen gericht op de verwezenlijking van bepaalde
gemeenschappelijke doeleiden.”
Sedangkan definisi sistem menurut yang juga dicitasi oleh
Bachsan Mustafa, adalah seperangkat komponen yang bekerja sama
untuk mencapai suatu tujuan umum (system are made up of sets of
components that work together for the overal objective of the whole). 4
Dengan demikian sistem adalah seperangkat komponen atau
unsur yang menyusun sesuatu sehingga menjadi berfungsi atau tercapai
tujuan dari sesuatu tersebut. Bilamana sesuatu itu adalah hukum, maka
sistem disini meliputi seperangkat komponen atau unsur yang meliputi
hukum tersebut. Lawrence M. Friedman misalnya menyebut unsur-
unsur yang melingkupi hukum itu ada 3 (tiga) yaitu, substansi, struktur,
dan budaya dari hukum tersebut.

2. Sistem Hukum
Sistem hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang
merupakan satu kesatuan yang teratur, dan terdiri dari sejumlah sub
sistem (misalnya sub sistem Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi
Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan Hukum
5
Ekonomi), yang saling berkaitan dan saling pengaruh mempengaruhi.
Beranjak dari rumusan tersebut, maka sistem hukum nasional itu selalu
harus dikaitkan pula landasan grundnorm yaitu Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun

3 Winardi, Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 2.
4 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia (Bandung: Remadja Karya, 1984), hlm. 41.
5 Sunaryati Hartono & Albert Wijaya, Ekonomi Pancasila, Sistem Ekonomi Indonesia dan Hukum Ekonomi
Pembangunan, Prisma No.1 Januari 1981, hlm. 7.

2 dpr.go.id